Ketum BPI KPNPA RI Rahmad Sukendar (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Keberadaan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah diduga diintai oleh anggota Densus 88, yang memunculkan ketegangan antara institusi Kejagung dan Polri. Indikasi ini terkait dengan kasus korupsi timah yang tengah ditangani oleh Kejagung.
Pada 24 Mei 2024, publik dihebohkan oleh aksi pengintaian yang berujung pada intimidasi terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88.
Insiden pengintaian ini memicu berbagai reaksi, termasuk pernyataan dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, yang menegaskan kebenaran berita tersebut yang viral di media sosial.
Menurut Sukendar, tindakan pengintaian yang dilakukan oleh anggota Densus 88 merupakan pelanggaran terhadap UU No 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
“Dalam konteks operasional, tugas Densus 88 berkaitan dengan penanganan terorisme dan kontra terorisme, bukan mengintai aparat hukum seperti pejabat di Kejaksaan Agung,” terangnya, Sabtu (25/05).
Sukendar menekankan bahwa jika benar anggota Densus 88 terlibat dalam pengintaian terhadap Jampidsus Kejagung, hal itu dapat dianggap sebagai intervensi dari Polri terhadap Kejaksaan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri untuk segera mengklarifikasi masalah ini.
Sebelumnya dilaporkan bahwa anggota polisi dari Densus 88 diduga mengintai Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, ketika sedang makan malam di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan. Salah satu dari anggota Densus 88 tertangkap basah saat memantau makan malam Febrie pada Minggu (19/5/2024) lalu.
Sukendar menyoroti bahwa pengawasan Densus 88 terhadap Jampidsus Febrie tidak berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Ini dapat mengganggu reputasi Densus 88 dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, yang selama ini dipercaya untuk menanggulangi aksi teror dan kegiatan terkait.
“Jampidsus merupakan pejabat tinggi yang bertugas menangani penindakan hukum terhadap tindak pidana krusial seperti korupsi dan pencucian uang,” tambahnya.
Sukendar menegaskan bahwa Mabes Polri, khususnya Kapolri dan Komandan Densus 88, harus memberikan klarifikasi terkait insiden ini untuk mencegah terjadinya ketegangan antara Polri dan Kejaksaan. (**)
