Ketua Bidang Pertanahan DPP ASPPRIN, Afrizal, (Foto: Ist)
Jakarta, Asatu Online – Afrizal, Ketua Bidang Pertanahan DPP Asosiasi Pembangunan Perumahan Indonesia Nasional (ASPPRIN), mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang terdampak abrasi laut dan sungai.
Meskipun telah dilaporkan kepada Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, permasalahan tersebut belum mendapat penyelesaian yang memuaskan.
“Meski telah ada berbagai laporan, penyelesaian masih belum tercapai,” ujar Afrizal dalam konferensi pers pada Senin (25/3).
Lokasi lahan PTPN 7, (Foto: Dok. Forum Urai Bersatu)
Menurut informasi dari Ketua Forum Urai Bersatu, sekitar 450 KK telah menggarap sebagian lahan terlantar seluas sekitar 2 hektar per KK dari total luas sekitar 1500 hektar.
“Namun, masyarakat menjadi takut untuk menggarap lahan tersebut karena adanya penegakan hukum yang dilakukan langsung oleh APH Polres Bengkulu Utara,” tambah Afrizal.
Afrizal menyoroti fakta bahwa lahan yang diduga milik PTPN 7 telah terbengkalai selama 19 tahun, sementara masyarakat hanya ingin memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian.
“Maka dari itu, kami mengajukan permohonan kepada Presiden dan Menteri ATR/BPN RI untuk mendengar aspirasi masyarakat yang tertindas oleh praktik mafia tanah,” pungkasnya. (Wd)
