Pengurus P3SRS Apartemen Puri Kemayoran (APK) Jakarta Pusat didampingi kuasa hukum M. Ali Tualeka, SHM. Ali Tualeka, SH (Foto : Ist. Asatuonline.id)
Jakarta, Asatu Online – Kejadian perusakan dokumen penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 557/Pdt.P/2023 PN Jkt.Pst pada 9 Januari 2024 telah membuat Sri Haryani, Ketua P3SRS Apartemen Puri Kemayoran (APK) Jakarta Pusat, melapor ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. M. Ali Tualeka, SH dan Rekan, sebagai kuasa hukum P3SRS, menyatakan bahwa laporan ini sudah terdaftar dengan nomor LP/651/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 2 Februari 2024.
“Sudah dibuat LP-nya, dan hari ini ada 10 orang yang kita laporkan,” kata Ali saat dihubungi Asatu Online, Jumat (2/2/2024).
Dalam bukti tanda terima laporan yang diterima Asatu Online.id, Sri Haryani sebagai Ketua P3SRS membuat laporan tersebut. Namun, pihak terlapor masih dalam proses penyelidikan (lidik).
Ali menjelaskan bahwa perusakan dokumen penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai Pengesahan Kepengurusan P3SRS Apartemen Puri Kemayoran (APK) Jakarta Pusat dianggap tidak sah oleh pihak yang melakukan perusakan.
Selain itu, kehadiran pihak lawan dengan komplotan yang diduga preman pada Kamis (1/2) sekitar pukul 16.22 WIB menimbulkan kekhawatiran akan masalah keamanan bagi penghuni Apartemen Puri Kemayoran.
Ali menegaskan, “Hal ini jangan dianggap remeh, bisa mengganggu keamanan para penghuni Apartemen Puri Kemayoran.”
Ketua P3SRS Sri Haryani melaporkan dugaan tindak pidana perusakan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 406. Ali menambahkan, “Pihak yang dilaporkan memerintahkan perusakan dokumen penetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menandatangi surat kuasa dan penerima surat kuasa.”
Ali berharap agar Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan proses hukum. “Kami mendesak APH menangkap ABR dan rekan yang dilakukannya dengan cara-cara premanisme,” ujarnya.
Penulis : Wahyu
Editor : Zaza
