Caption: Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Bandung, Asatu Online – Tata kelola keuangan sektor pendidikan Kabupaten Indramayu menjadi sorotan tajam. Dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran senilai Rp56 miliar yang disebut dalam pendalaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantik desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Ia menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada sebatas koreksi administrasi atau pembenahan pembukuan.
Menurut Agus, besarnya nilai anggaran yang dipersoalkan harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya persoalan yang lebih serius, mulai dari ketidaktepatan penganggaran, dugaan penerima honor yang tidak sesuai kondisi riil, hingga indikasi pungutan liar (pungli) terhadap tenaga pendidik honorer.
“Angka Rp56 miliar bukan sekadar salah ketik atau salah kamar di atas kertas. Ini harus dibongkar secara menyeluruh. Jangan sampai ada potensi bancakan anggaran, persoalan guru fiktif, hingga praktik pungli yang justru membebani guru honorer di akar rumput,” tegas Agus Satria dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026)
Ia menegaskan, uang yang dikelola dalam sektor pendidikan merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, bukan justru terjebak dalam persoalan birokrasi yang tidak transparan.
Bupati dan Pejabat Pendidikan Diminta Tidak Lepas Tangan
Agus secara terbuka meminta Bupati Indramayu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait persoalan tersebut. Sebagai kepala daerah, menurutnya, Bupati memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
“Bupati Indramayu jangan bersikap tuli dan cuci tangan. Publik membutuhkan penjelasan. Jangan sampai persoalan serius di lingkungan birokrasi justru dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, yang disebut Agus memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan teknis anggaran bersama jajaran terkait.
Agus meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan secara terbuka bagaimana persoalan penganggaran dan pengelolaan keuangan tersebut bisa terjadi, termasuk mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan pendidikan.
Tak hanya itu, Drs. Aan Hendrajana Muljadi, M.Si., selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Pj. Sekretaris Daerah, serta Maulana Malik, S.E., selaku Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), juga diminta memberikan klarifikasi mengenai mekanisme verifikasi dan pengendalian anggaran.
“Kalau memang terdapat pos anggaran yang tidak tepat atau bermasalah hingga lolos dalam proses penganggaran, publik berhak mengetahui di mana fungsi pengawasan dan verifikasinya. Apakah terjadi kelalaian atau ada persoalan lain? Semua harus dibuka berdasarkan fakta,” tandas Agus.
Kepala Sekolah SD dan SMP Ikut Disorot
Aliansi Aktivis Jawa Barat juga meminta seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Indramayu bersikap terbuka terhadap pengelolaan anggaran di tingkat satuan pendidikan.
Menurut Agus, transparansi harus dimulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Jangan sampai persoalan anggaran hanya dibebankan kepada pejabat tertentu, sementara aliran dana dan penggunaannya di tingkat sekolah tidak pernah diperiksa secara menyeluruh.
Pihaknya mendesak Kejati Jabar dan aparat penegak hukum terkait untuk menelusuri dokumen anggaran, memeriksa aliran dana, memvalidasi data penerima honor, serta mengusut apabila ditemukan indikasi penerima fiktif maupun pungutan yang merugikan tenaga pendidik honorer.
Agus juga menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen. Telusuri aliran uangnya, periksa siapa yang menerima manfaat, dan pastikan hak-hak guru honorer tidak menjadi korban. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” katanya.
Jangan Biarkan Uang Pendidikan Menjadi Bancakan
Agus mengingatkan bahwa persoalan tata kelola anggaran pendidikan bukan perkara sepele. Jika dugaan penyimpangan tersebut terbukti, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan daerah, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah.
Ia menilai, pembiaran terhadap persoalan anggaran hanya akan memperpanjang mata rantai buruknya birokrasi dan membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Ikan busuk mulai dari kepalanya. Kalau pimpinan dan pengendali birokrasi tidak mampu memastikan sistem berjalan dengan benar, jangan heran jika persoalan menjalar sampai ke bawah. Pejabat harus berani bertanggung jawab, bukan berlindung di balik jabatan,” pungkas Agus.
Aliansi Aktivis Jawa Barat menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum mengusutnya secara transparan. (*)















