Jakarta. Asatu Online – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
FWK menilai suara masyarakat yang peduli terhadap kelestarian satwa langka dan habitatnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Setiap kebijakan pemindahan satwa dilindungi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Diskusi dipimpin Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, dan dihadiri sejumlah wartawan senior serta pemimpin redaksi.
Hadir di antaranya pendiri FWK Hendry Ch Bangun, Koordinator Sekretaris Nasional FWK Budi Nugraha, serta wartawan senior M Nasir, Jimmy S Harianto, HMU Kurniadi, AR Loebis, Herry Sinamarta, Herwan Pebriansyah, Didin Maninggara, Sigit Setiono, Agus Susanto, Elwan, dan M Anas.
Wacana pemindahan badak Jawa pertama kali disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam pertemuan dengan media di sela COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Gagasan tersebut disebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman bencana alam terhadap kelangsungan hidup badak Jawa. Namun, rencana itu menuai penolakan dari berbagai kalangan pemerhati lingkungan.
Petisi penolakan pun beredar luas. Belasan ribu orang disebut telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk keberatan terhadap rencana pemindahan satwa langka tersebut.
Pendiri FWK, Hendry Ch Bangun, mengatakan badak Jawa harus tetap dilindungi di habitat alaminya. Menurut dia, upaya penyelamatan satwa tidak boleh justru mengabaikan kelestarian ekosistem tempat satwa tersebut hidup.
“Kita harus turut mencegah kerusakan lingkungan. Biarkan badak Jawa yang merupakan spesies langka itu menempati habitatnya seperti selama ini di TNUK,” kata Hendry, yang juga mantan Wakil Ketua Dewan Pers.
Senada, Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane mengapresiasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap wacana pemindahan tersebut.
Menurut Raja, kebijakan menyangkut keberadaan satwa langka harus melalui pertimbangan matang, bukan hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi bencana.
“Kita perlu memberi apresiasi kepada masyarakat peduli lingkungan yang menolak pemindahan badak Jawa dari TNUK. Gagasan tersebut harus disertai kajian komprehensif, meskipun alasannya untuk menyelamatkan badak dari ancaman bencana alam,” ujarnya.
Sementara itu, wartawan senior M Nasir mengingatkan pentingnya menjaga satwa endemik Indonesia agar tidak mengalami kepunahan.
Dia mencontohkan badak Jawa dan orangutan di Kalimantan sebagai kekayaan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai penting bagi dunia.
“Spesies langka ini, termasuk orangutan di Pulau Kalimantan, merupakan titipan dunia. Jangan sampai musnah seperti dinosaurus yang tinggal tulang-belulang,” tutur Nasir, mantan wartawan Harian Kompas.
Pemerintah Tunda Rencana Pemindahan
Penolakan masyarakat terhadap wacana pemindahan badak Jawa turut menjadi perhatian pemerintah. Rencana pemindahan dari Ujung Kulon ke Alas Purwo disebut ditunda hingga tersedia kajian ilmiah yang lengkap.
Seperti diberitakan BBC Indonesia, Penasihat Senior Badan Komunikasi Muhamad Hidayat mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi habitat kedua badak Jawa.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menyampaikan penolakan. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kewenangan serta dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
WALHI menilai pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah berpotensi memunculkan ancaman baru bagi kelangsungan hidupnya.
Kekhawatiran terhadap kemungkinan tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, menurut WALHI, tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk memindahkan badak Jawa tanpa kajian menyeluruh.
FWK berpandangan, perlindungan satwa langka harus berjalan seiring dengan upaya menjaga habitat dan ekosistemnya. Karena itu, aspirasi masyarakat serta masukan para ahli perlu menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan kebijakan.
Diskusi mingguan FWK tersebut berlangsung secara hybrid, yakni tatap muka dan melalui aplikasi Zoom.
Sejumlah pengurus dan anggota FWK yang mengikuti diskusi secara daring antara lain Pemimpin Redaksi Mitrapol Dadang Rachmat, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Sjarifah, Koordinator FWK Yogyakarta M Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Irnan Syafara Adila Putra, Koordinator FWK Kalimantan Tengah Harris Sadikin, Koordinator FWK Jawa Barat Uyun Achdiat, serta wartawati senior Juni Soehardjo. (*)















