Foto : Pohon Kelapa Hibrida
Opini
Oleh: Suherman Saleh wartawan senior
Pangkalpinang, Asatu Online – Setiap pemimpin membutuhkan gagasan besar untuk mengubah arah pembangunan daerah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, datang dengan salah satu gagasan yang menarik perhatian publik, yakni menjadikan Bangka Belitung sebagai Sentra Kelapa Nasional melalui program Kebun Kelapa Indonesia.
Di tengah lesunya sektor pertambangan timah, ide ini terdengar menjanjikan sekaligus memberikan secercah harapan bagi masyarakat. Program tersebut tidak main-main. Pemerintah menargetkan penanaman kelapa di lahan seluas 180 ribu hektare dengan 3 hingga 5 juta batang kelapa unggul.
Nilai investasinya disebut mencapai Rp1,6 triliun, disertai pembangunan pabrik pengolahan di Bangka dan Belitung agar komoditas kelapa memiliki nilai tambah. Jika berhasil, Babel bukan hanya menghasilkan kelapa, tetapi juga minyak kelapa, santan, arang aktif, pakan ternak hingga produk ekspor.
Di atas kertas, konsep itu layak diapresiasi. Daerah yang selama puluhan tahun bergantung pada timah membutuhkan sektor baru yang mampu menopang perekonomian. Lahan-lahan terlantar dapat dimanfaatkan, masyarakat memperoleh penghasilan, dan ekonomi desa bergerak lebih dinamis.
Persoalannya, program sebesar itu harus diukur dari pelaksanaannya, bukan dari besarnya janji. Masyarakat tidak hidup dari presentasi, melainkan dari hasil nyata yang dapat dilihat dan dirasakan.
Kini publik mulai bertanya, bagaimana perkembangan program tersebut? Apakah penanaman di Selat Nasik yang dijadikan proyek percontohan sudah berjalan sesuai rencana? Berapa hektare yang telah ditanami? Berapa bibit yang sudah ditanam? Siapa investor yang sudah menanamkan modal? Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini belum banyak memperoleh jawaban yang terang.
Pemerintah tentu memahami bahwa program dengan investasi mencapai Rp1,6 triliun tidak cukup diumumkan sekali lalu dibiarkan menghilang dari ruang publik. Justru semakin besar programnya, semakin besar pula kewajiban pemerintah menyampaikan perkembangan pelaksanaannya kepada masyarakat.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi adalah bentuk penghormatan kepada publik yang telah menaruh harapan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program berjalan, kendala apa yang dihadapi, dan target apa yang sudah tercapai.
Apalagi kondisi ekonomi Bangka Belitung belum sepenuhnya pulih. Harga komoditas yang fluktuatif, perlambatan sektor pertambangan, hingga terbatasnya lapangan kerja membuat masyarakat sangat berharap hadirnya sektor ekonomi baru yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan.
Program kelapa seharusnya menjadi momentum membuktikan bahwa pemerintah mampu membangun ekonomi di luar pertambangan. Jangan sampai semangat hilirisasi yang selama ini digaungkan justru berhenti pada slogan.
Jika memang program masih dalam tahap persiapan, katakan kepada publik. Jika menghadapi kendala investasi, sampaikan secara terbuka. Jika ada persoalan perizinan lahan atau regulasi, jelaskan apa hambatannya. Kejujuran jauh lebih dihargai daripada membiarkan masyarakat berspekulasi.
Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat terus menunggu tanpa memperoleh kepastian. Sebab ruang kosong informasi akan selalu diisi oleh keraguan. Dan ketika keraguan semakin besar, kepercayaan publik perlahan akan terkikis.
Sebagai gubernur, Hidayat Arsani tentu memiliki kepentingan agar program unggulannya berhasil. Karena itu, momentum terbaik hari ini adalah membuka secara terbuka progres program Kebun Kelapa Indonesia. Publikasikan capaian, tunjukkan lokasi penanaman, libatkan masyarakat dan media untuk melihat langsung perkembangan di lapangan.
Sebagai wartawan senior, Suherman tidak sedang meragukan niat baik pemerintah. Sebaliknya, wartawan menjalankan fungsi kontrol agar setiap program yang telah dijanjikan benar-benar diwujudkan. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan kebijakan publik tidak berhenti sebagai retorika.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari banyaknya pidato atau besarnya target yang diumumkan. Keberhasilan diukur dari hasil yang dapat dinikmati masyarakat. Pohon kelapa yang tumbuh jauh lebih bermakna daripada ribuan spanduk yang mempromosikan programnya.
Hari ini masyarakat Bangka Belitung hanya menunggu satu jawaban sederhana: apakah program Kebun Kelapa Indonesia benar-benar sedang berjalan, atau masih sebatas janji yang belum menemukan wujudnya?
Pemerintah memiliki kesempatan menjawab pertanyaan itu, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti nyata di lapangan. (*)
