Pengurus DPW PKB Aceh priode 2026 – 2031 (Foto : A1)
Banda Aceh, Asatu Online— Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh, Selasa (31/3/2026).
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, sejumlah anggota DPR RI, ulama Aceh, kader partai, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan itu, Ruslan Daud resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW PKB Aceh periode 2026–2031 bersama jajaran pengurus lainnya.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa amanah yang diberikan merupakan tanggung jawab besar dalam memperkuat peran partai politik sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW PKB Aceh yang telah dikukuhkan. Amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperkuat demokrasi di Aceh,” ujar Fadhlullah.
Fadhlullah juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum DPP PKB yang dinilai menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di Aceh.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, untuk terus bersatu dan menjaga stabilitas daerah demi mewujudkan Aceh yang maju dan bermartabat.
“Persatuan dan kebersamaan adalah kunci utama dalam membangun Aceh. Kita harus melanjutkan cita-cita para pendahulu untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh telah melalui berbagai ujian berat, mulai dari konflik berkepanjangan, bencana tsunami 2004, hingga bencana hidrometeorologi yang belakangan melanda sejumlah wilayah. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperkuat solidaritas dan komitmen pembangunan.
Selain itu, Fadhlullah berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian serius terhadap Aceh, terutama dalam implementasi kewenangan daerah sesuai kesepakatan MoU Helsinki 2005.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian kepada Aceh, termasuk menjalankan kewenangan yang telah diatur dalam MoU Helsinki sebagai landasan pembangunan dan pemerintahan Aceh,” pungkasnya.
Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, pimpinan partai politik, serta alim ulama Aceh. **
Penulis : Marwan
