Papan nama proyek RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online — Nasib RSUD Depati Hamzah kian memprihatinkan. Di saat gedung laboratorium baru senilai Rp2,9 miliar sudah retak dalam usia 40 hari, publik juga diguncang isu dugaan nikah siri antara direktur nonaktif rumah sakit tersebut dengan seorang kontraktor yang disebut-sebut kerap mengerjakan proyek di sana.
Dua persoalan besar ini bukan hanya soal citra, tetapi menyangkut mutu pembangunan, integritas pejabat, hingga potensi konflik kepentingan dalam penggunaan uang rakyat.
Gedung Rp2,9 Miliar Retak, Mutu Dipertanyakan
Proyek pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang itu dikontrak pada 19 Mei 2025 dengan Nomor 006/SP/GDM/RSUDDH/V/2025. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Sakura selama 150 hari kalender, bersumber dari APBD (DAK) Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dengan nilai Rp2.910.000.000.
Namun fakta di lapangan mengejutkan. Retakan memanjang terlihat di selasar depan hingga dinding samping bangunan. Kerusakan muncul saat usia bangunan belum genap dua bulan pasca serah terima.
“Kalau baru 40 hari sudah retak-retak, ini bukan hal wajar. Ini proyek pemerintah, pakai uang rakyat. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh,” tegas salah satu sumber di lapangan, Rabu (25/2/2026).
Dugaan sementara mengarah pada campuran material yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Jika benar, maka ini bukan sekadar cacat minor, melainkan indikasi kegagalan konstruksi. Pertanyaannya, di mana peran konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)? Apakah pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, atau hanya formalitas administrasi?
Isu dugaan pengaturan pemenang sebelum tender juga ikut mencuat. Jika benar terjadi praktik kolusi, maka proyek ini berpotensi masuk ranah tindak pidana korupsi. Kejaksaan pun didesak turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
Direktur Diduga Nikah Siri dengan Kontraktor
Di tengah sorotan proyek bermasalah itu, publik kembali dikejutkan oleh pengakuan Sigit, seorang kontraktor, yang menyatakan memiliki hubungan pernikahan siri dengan dr Della Rianadita, direktur nonaktif RSUD Depati Hamzah.
Pengakuan tersebut disampaikan Sigit kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polresta Pangkalpinang terkait laporan dugaan perzinaan.
“Saya tahu dia punya suami. Kami menjalani ikatan pernikahan siri dengan kesepakatan dan sama-sama sadar,” ujar Sigit, Jumat (27/2/2026).
Informasi yang beredar menyebutkan dr Della diduga masih berstatus sebagai istri sah Bayu Kuncoro Aji. Jika benar belum ada perceraian resmi, maka persoalan ini bukan hanya etik, tetapi berpotensi masuk ranah hukum.
Yang lebih mengkhawatirkan, Sigit disebut-sebut bukan orang baru di lingkungan RSUD. Ia dikabarkan kerap mengerjakan proyek di rumah sakit tersebut. Publik pun mulai bertanya: adakah konflik kepentingan antara relasi pribadi dan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah?
Sumber lain juga menyebut Sigit memiliki hubungan kekerabatan dengan dr Hakim, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pada masa Wali Kota Maulan Aklil (Molen). Jika informasi ini valid, maka lingkaran relasi kekuasaan dan proyek di sektor kesehatan patut ditelusuri lebih dalam.
Pemkot Bungkam, Publik Menunggu Ketegasan
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, hanya menyatakan bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan inspektorat.
“Masih dilakukan proses pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Jawaban normatif ini belum menjawab kegelisahan publik. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, melainkan marwah institusi pelayanan kesehatan daerah.
Jika benar terjadi dugaan konflik kepentingan, pengaturan tender, serta kegagalan konstruksi pada proyek miliaran rupiah, maka persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan klarifikasi internal semata. Audit menyeluruh, transparansi dokumen tender, dan penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak.
RSUD Depati Hamzah seharusnya menjadi simbol pelayanan kesehatan yang profesional dan berintegritas. Namun hari ini, rumah sakit itu justru berada di pusaran dugaan skandal moral dan proyek bermasalah.
Publik menunggu: apakah Pemerintah Kota Pangkalpinang berani bersikap tegas dan membuka semua fakta ke publik? Ataukah kasus ini akan berlalu tanpa kejelasan, sementara retakan di gedung dan retakan kepercayaan masyarakat kian melebar? (*)
