Caption : Ilustrasi
Tajuk Rencana
Pers seharusnya berdiri sebagai penjaga akal sehat publik. Dalam demokrasi, media diberi mandat untuk mengawasi kekuasaan, menyampaikan fakta, dan memastikan kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan elite. Namun mandat itu runtuh ketika media memilih bertekuk lutut dan menjilat kekuasaan.
Fenomena ini bukan lagi pengecualian. Sebagian media terang-terangan berubah menjadi corong penguasa. Pemberitaan dipenuhi puja-puji, sementara kritik yang sah dipersempit, dibungkam, atau dihilangkan.
Ketika media dijadikan alat menjilat, kemerdekaan pers kehilangan makna. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dilanggar secara sadar. Ironisnya, pelanggaran itu dilakukan oleh media dan wartawan sendiri.
Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers ditabrak tanpa rasa bersalah. Independensi ditanggalkan, keberimbangan dikorbankan, dan verifikasi dianggap sekadar formalitas.
Berita tidak lagi disusun untuk kepentingan publik, melainkan untuk menyenangkan penguasa. Fakta dipilah, sudut pandang dikunci, dan narasi dikendalikan.
Batas antara jurnalisme dan propaganda menjadi kabur. Media berhenti bertanya dan mulai membenarkan. Pada titik ini, pers kehilangan fungsi dasarnya.
Media yang tunduk pada kekuasaan gagal total menjalankan kontrol sosial. Penyalahgunaan wewenang, kebijakan bermasalah, hingga praktik korupsi berpotensi luput dari sorotan.
Lebih jauh, media penjilat merusak kepercayaan publik. Pers tidak lagi dipandang sebagai sumber kebenaran, melainkan sebagai bagian dari mesin kekuasaan.
Dampaknya terasa luas. Ekosistem pers menjadi timpang. Media yang masih berusaha independen terdesak oleh arus pemberitaan yang bias dan pesanan.
Dalih stabilitas dan kepentingan nasional kerap dijadikan tameng. Padahal, stabilitas yang dibangun di atas kebohongan hanya melahirkan ketidakpercayaan.
Pedoman Dewan Pers sudah jelas. Namun aturan tak berarti jika dijalankan setengah hati. Tanpa sanksi dan ketegasan, pelanggaran akan terus berulang.
Tanggung jawab utama ada pada insan pers. Wartawan dan pemilik media tidak bisa terus berlindung di balik tekanan kekuasaan.
Media harus berani berkata tidak. Kehilangan akses, iklan, atau kedekatan politik tidak boleh menjadi alasan mengorbankan integritas.
Publik pun perlu waspada. Masyarakat harus semakin kritis memilah informasi agar tidak terjebak narasi penjilatan yang dibungkus sebagai berita.
Ketika media memilih menjilat kekuasaan, ia telah kehilangan martabatnya. Pers yang tunduk bukan hanya mengkhianati profesi, tetapi juga merusak demokrasi itu sendiri.**
