Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum BPI KPNPA RI Rahmad Sukendar mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Kapolri. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri sudah sangat mendesak karena muncul kejenuhan di internal maupun eksternal, sementara perubahan yang ada dinilai masih setengah hati.
“Presiden harus tegas ganti Kapolri dengan yang baru,” kata Rahmad Sukendar, Sabtu (27/9/2025).
Rahmad menilai, budaya uang dan kedekatan di tubuh Polri harus segera dihapus. Ia menegaskan profesionalisme dan kinerja nyata harus jadi tolok ukur karier anggota, bukan sekadar kedekatan dengan pejabat tertentu.
“Kapolri yang baru jangan hanya jadi boneka. Dia harus berani melawan budaya lama yang penuh kompromi. Jangan sampai jabatan-jabatan basah tetap dikuasai lingkaran pejabat utama,” ujarnya.
Menurut Rahmad, praktik jual beli jabatan, mutasi tidak transparan, hingga rekrutmen sarat titipan masih marak terjadi. Hal ini disebutnya menjadi penyakit akut yang merusak marwah Polri dan memperburuk kepercayaan publik.
“Reformasi Polri jangan cuma basa-basi. Kalau rekrutmen dan pendidikan masih diwarnai transaksi dan titipan, bagaimana mungkin lahir SDM berintegritas?” tegasnya.
Rahmad juga menyoroti perlunya pembenahan di SSDM, Sat Reskrim, dan Sat Lantas sebagai garda terdepan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang humanis, simpatik, dan bebas pungli akan menjadi kunci kembalinya kepercayaan masyarakat.
“Polri harus kembali ke jati diri luhur adat istiadat nenek moyang, yakni silih asah, silih asuh, dan silih asih terhadap masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, Rahmad menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan, terutama bagi bintara. Dengan gaji yang layak, katanya, anggota Polri akan lebih fokus bekerja sesuai aturan tanpa mencari jalan pintas.
“Polri butuh pemimpin sejati, bukan pejabat formalitas. Kapolri yang tepat akan menentukan wajah Polri ke depan, apakah kembali dipercaya rakyat atau semakin ditinggalkan,” pungkasnya.**
