Jakarta, Asatu Online– Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Wujud nyata dari langkah tersebut adalah pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan informal yang inklusif, partisipatif, serta berlandaskan kearifan lokal.
Pada Jumat (12/9/2025), Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bakeuda melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial RI. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat yang diterima oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber).
Sekda Pangkalpinang menyampaikan bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang. Lahan tersebut sesuai dengan prototipe ideal yang ditetapkan Kementerian PUPR. Pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dapat terealisasi pada 2026–2027.
Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang menjelaskan, sekolah rakyat ini nantinya mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Fokus utamanya adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah, terutama dari kelompok masyarakat di Desil I dan Desil II.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur, Alif Kamal, mengapresiasi langkah Pemkot Pangkalpinang yang sejalan dengan arahan Presiden. Ia menegaskan program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan bertahap di seluruh kabupaten/kota sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi penerus yang unggul.
Lebih lanjut, Alif menyampaikan bahwa hasil audiensi ini akan dilaporkan kepada Menteri Sosial dan Kementerian PUPR. Setelah itu akan dilakukan survei lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Pangkalpinang. “Semoga program ini menjadi harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia,” ujarnya.
