Pandeglang, Asatu Online–Sejumlah pemuda Pandeglang melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Mereka menilai keputusan yang diambil belakangan ini semakin menjauh dari kepentingan rakyat, dan justru terkesan hanya mengejar keuntungan segelintir pihak.
“Kami melawan,” tegas Rohmat, salah satu perwakilan pemuda, saat menyampaikan sikapnya di hadapan awak media,.Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, kebijakan yang semestinya berpihak kepada rakyat justru berbalik arah. Banyak keputusan pemerintah daerah dinilai tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik bagi masyarakat kecil, lingkungan, maupun keberlanjutan pembangunan.
“Kalau sampah ya sampah. Jangan dibungkus jadi emas. Kebijakan yang buruk tetaplah buruk, meski dibalut dengan kata-kata manis. Bagaimana Pandeglang mau berkah, kalau kebijakannya menjauh dari rakyatnya sendiri?” kata Rohmat dengan nada sindiran tajam.
Pemuda Pandeglang menilai pemerintah daerah terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Alih-alih mendengar aspirasi masyarakat, kebijakan yang keluar justru dinilai lebih condong untuk kepentingan bisnis dan elite tertentu.
“Kebijakan publik itu harusnya berangkat dari semangat pelayanan, bukan kalkulasi keuntungan. Sayang sekali kalau pemerintah daerah lebih sibuk memikirkan cuan daripada mendengarkan jeritan masyarakat kecil,” tambahnya.
Meski begitu, mereka menegaskan tidak anti pembangunan. Bagi para pemuda, pembangunan memang perlu dilakukan, namun harus dilandasi transparansi, keberpihakan, serta keberanian untuk menolak praktik yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak pembangunan yang menindas, yang tidak transparan, dan hanya menguntungkan penguasa serta pengusaha. Kalau kebijakan itu bukan untuk rakyat, maka kami tegas katakan: Kami lawan!” ujar Rohmat.
Ia juga mengingatkan, keberkahan suatu daerah tidak datang dari besarnya anggaran atau megahnya proyek semata. Justru keberanian pemimpin dalam menegakkan keadilan, melibatkan rakyat, dan menjaga integritas adalah hal yang paling dibutuhkan Pandeglang.
“Pandeglang butuh pemimpin yang mau mendengar. Bukan yang hanya sibuk mendulang cuan. Pandeglang butuh kebijakan yang bersih, bukan sampah yang dibungkus narasi palsu,” ungkapnya.
Pernyataan tegas itu sekaligus menjadi tamparan bagi pemerintah daerah agar tidak abai terhadap suara publik. Menurut para pemuda, tanpa keberpihakan kepada rakyat, arah pembangunan Pandeglang hanya akan menjadi ilusi yang merugikan banyak pihak.
Momentum peringatan HUT RI ke-80 juga dijadikan momen refleksi. Mereka mengajak masyarakat untuk kembali kritis, tidak mudah terbuai janji, serta berani bersuara ketika kebijakan dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Daerah ini milik rakyat, bukan milik segelintir elite. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jangan biarkan kebijakan yang salah terus berjalan tanpa ada perlawanan,” tegas Rohmat.
Seruan ini menjadi alarm bagi Pemkab Pandeglang. Publik menunggu langkah konkret, apakah pemerintah daerah mau mendengar suara rakyat, atau justru tetap berjalan dengan kebijakan yang dianggap “sampah berbungkus emas”. (*)
