Probolinggo, Asatu Online – Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Probolinggo Raya, Sholehudin, mendesak Bupati Probolinggo agar segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) yang dinilai tak mengindahkan rekomendasi Komisi III DPRD terkait tambang Galian C.
Desakan ini menyusul lambannya tindak lanjut hasil sidak Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo di Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, pada 22 Mei 2025 lalu.
Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut adalah pemasangan portal di Jalan Kelas III yang dilintasi truk tambang tonase berat. Namun, hingga kini, Dishub tak juga merealisasikan rekomendasi itu.
“Marwah Komisi III hancur. Seolah-olah tidak dianggap. Bahkan terkesan seperti macan ompong di mata Kadishub,” tegas Sholehudin, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, pemasangan portal sangat penting untuk mencegah kerusakan jalan akibat aktivitas truk tambang yang melebihi kapasitas. Tapi, Dishub berdalih tak punya anggaran.
“Alasannya klasik: efisiensi anggaran. Tapi saat kami tawarkan bantuan lewat CSR perusahaan, tetap saja Dishub terkesan ogah-ogahan,” bebernya.
Padahal, kata Sholeh, jalan yang menghubungkan Pamatan, Klampok, Tanjungrejo, hingga Tambakrejo kini sudah rusak parah di banyak titik. Kerusakan dibiarkan tanpa solusi konkret.
GMPK sempat berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Saat itu, Ugas disebut sudah menginstruksikan Dishub melakukan sosialisasi Jalan Kelas III dan penyekatan sementara memakai water barrier.
“Awalnya jalan. Tapi baru beberapa hari, water barrier malah sudah bergeser dari titik batas yang ditentukan. Sekarang cuma numpuk di pinggir jalan. Drama apa lagi ini?” sindir Sholeh.
Ia menyayangkan kinerja Pemkab yang dinilai lamban dan tidak transparan. Menurutnya, berlarut-larutnya penanganan masalah ini memunculkan kecurigaan publik akan adanya kepentingan terselubung.
“Kalau urusan kecil begini saja berbulan-bulan tidak selesai, jangan salahkan publik kalau mulai berpikir negatif. Jangan-jangan memang ada yang bermain di balik aktivitas tambang itu,” tegasnya.
GMPK berencana mengajukan audiensi resmi ke DPRD Kabupaten Probolinggo dalam waktu dekat. Selain itu, mereka juga akan melayangkan surat ke Dishub Provinsi Jawa Timur.
“Biar mereka tahu, beginilah kinerja Dishub di bawah. Bukan kerja untuk rakyat, tapi untuk kepentingan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyentil Komisi III DPRD yang sebelumnya vokal saat sidak, namun kini malah melempem. “Awalnya semangat, sekarang diam. Rekomendasi kalian saja tidak digubris. Dimana marwah kalian sebagai wakil rakyat?” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Ugas Irwanto saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat. “Untuk progres detailnya, tanya Kadishub ya, Mas,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Saat ditanya lebih lanjut soal posisi water barrier yang tak sesuai aturan, Ugas kembali menyerahkan ke bawahannya. “Ya tanyakan ke Kadishub,” ujarnya singkat.
Berbeda dengan Ugas, Kadishub Edy Suryanto justru memilih bungkam. Hingga berita ini diturunkan, ia belum merespons pesan dan panggilan wartawan. (*)
