Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE menerima Kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, 25/7/2025. (Foto : ist)
Banda Aceh, Asatu Online – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI yang menyatakan dukungan terhadap perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh.
Hal ini disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (25/7/2025).
Komisi II DPR RI membuka peluang pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami opsi menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen. Tujuannya, untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Dana Otsus selama ini telah menjadi tulang punggung pembangunan di Aceh. Sekitar 77 persen belanja pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus,” ujar Fadhlullah.
Ia berharap Komisi II DPR RI bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus. Menurutnya, Otsus sangat berperan dalam menggerakkan ekonomi dan sektor pelayanan dasar di Aceh.
Dalam pertemuan itu, hadir pula jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan SKPA, hingga akademisi. Kunjungan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf.
Kepala Bappeda Aceh juga mengingatkan pentingnya Dana Otsus. “Kalau Otsus dihentikan, akan terjadi perlambatan pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Direktur RSUD Zainoel Abidin turut menyoroti peran Dana Otsus dalam mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama di sektor kesehatan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan Aceh tidak boleh dianaktirikan.
“Kalau Papua bisa dapat perhatian penuh, Aceh juga pantas. Kami siap bahas lebih lanjut, termasuk membentuk Panja khusus,” ucap Dede Yusuf.
Sejumlah anggota Komisi II dari berbagai fraksi juga menyatakan dukungannya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP).
“Otsus jangan hanya diperpanjang, tapi juga dipermanenkan. Ini bentuk penghormatan atas sejarah dan perjuangan Aceh,” kata Aria Bima.
Menanggapi dukungan tersebut, Wagub Fadhlullah menyatakan kesiapan Pemprov Aceh untuk melanjutkan diskusi teknis di Jakarta lewat forum FGD bersama Komisi II dan kementerian terkait.
“Kami ingin suara Aceh bukan cuma didengar, tapi diperjuangkan,” tegasnya.
Sejumlah kepala daerah juga menyampaikan aspirasi, termasuk minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di sekolah kedinasan seperti Akpol dan IPDN.
Mereka juga menyoroti konflik lahan di Gayo Lues, di mana lima desa masih terhambat status legalitas karena berada di kawasan hutan, meski telah ditempati puluhan tahun.
Tak hanya itu, Fadhlullah turut menyinggung mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Aceh. Ia menyebut, pada hari besar, tiket bisa tembus Rp12 juta.
“Padahal, rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia. Kami harap ini jadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya. (*)
