Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar (Foto : Istimewa)
Jakarta, Asatu Online – Seleksi Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) 2025 kembali menuai sorotan. Ketimpangan jumlah peserta yang lolos seleksi pusat dari berbagai Polda menimbulkan tanda tanya besar soal transparansi dan keadilan rekrutmen.
Sidang Panitia Daerah (Panda) digelar di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, pada Rabu (2/7/2025). Hasilnya, hanya 17 Taruna dan 3 Taruni dari Polda Jawa Tengah yang dinyatakan lolos ke tahap pusat.
Jumlah itu sangat timpang bila dibandingkan dengan Polda Metro Jaya yang meloloskan 200 peserta (188 Taruna dan 12 Taruni). Sementara itu, Polda Jawa Timur meloloskan 42 orang dan Polda Jawa Barat sebanyak 35 peserta.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, menilai ada kejanggalan serius dalam sistem seleksi tersebut.
“Kami menerima laporan bahwa ada peserta dari Jateng dengan nilai 74,22 tidak lolos, tapi peserta dari Metro Jaya dengan nilai 60-an justru tembus ke pusat,” kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Ia mempertanyakan indikator dan standar yang digunakan dalam penentuan kelulusan di tiap Polda.
“Ini jelas janggal. Publik berhak tahu dasar dan kriteria objektif kelulusan. Jangan sampai muncul kesan adanya pengistimewaan,” tegasnya.
Rahmad mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk angkat bicara. Menurutnya, perlu ada penjelasan resmi dari Mabes Polri agar polemik ini tak menimbulkan spekulasi liar.
“Kami minta Kapolri buka suara. Jelaskan ke publik soal kuota dan proses seleksi ini secara gamblang,” lanjutnya.
Rahmad juga menyoroti dominasi Polda Metro Jaya dalam kelulusan seleksi Akpol 2025. Ia mempertanyakan distribusi kuota yang dianggap tidak proporsional antar wilayah.
“Jangan sampai ketimpangan ini mencoreng wajah Polri. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.
BPI KPNPA RI, kata Rahmad, akan terus mengawal proses seleksi hingga tuntas. Ia menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap sistem penerimaan tahun ini.
“Kami ingin proses seleksi Akpol berjalan transparan dan bebas dari intervensi,” tambahnya.
Menurutnya, Akpol adalah pintu awal pembentukan calon pemimpin Polri di masa depan. Maka, proses rekrutmennya harus steril dari praktik ketidakadilan.
“Kalau dari awal sudah tidak adil, bagaimana mereka akan menegakkan keadilan di kemudian hari?” ucapnya.
Ia pun mengingatkan agar nilai meritokrasi dan integritas tetap dijaga dalam proses seleksi di institusi kepolisian.
“Ini soal masa depan Polri. Jangan sampai tercoreng hanya karena sistem seleksi yang tidak bersih,” tandasnya. (*)
