Pangkalpinang, Asatu Online – Rapat koordinasi penting terkait pelaksanaan pilkada ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka tahun 2025 menuai sorotan tajam.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dibuat kecewa karena dua pejabat penting dari Kabupaten Bangka, yakni Pj Bupati Jantani Ali dan Plh Sekda Toni Marza, tak hadir dalam rapat tersebut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (20/6/2025), membahas persiapan teknis dan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan pilkada ulang.
Dalam sambutannya, Ribka sempat menghentikan sejenak pembicaraan dan bertanya soal kehadiran Pj Bupati Bangka dan Sekda Bangka.
“Pj Bupati Bangka hadir?” tanya Ribka dari podium. Tidak ada yang menyahut. Lalu ia kembali bertanya, “Kalau Sekda Bangka?”
Suasana hening sesaat sebelum salah satu peserta menjawab bahwa keduanya sedang berada di luar kota dalam rangka dinas luar.
Mendengar jawaban itu, ekspresi Ribka langsung berubah. Ia tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya atas ketidakhadiran dua pimpinan kunci daerah dalam forum yang menurutnya sangat strategis.
“Ini rapat penting menyangkut masa depan demokrasi di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Kenapa tidak hadir?” ujar Ribka dengan nada kecewa.
Menurut Ribka, rapat koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memetakan tantangan dalam penyelenggaraan pilkada ulang.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah, termasuk pejabat sementara, memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk hadir langsung dalam forum seperti ini.
“Kalau hanya mengandalkan perwakilan atau menganggap ini rapat biasa, bagaimana kita mau serius membenahi sistem pilkada yang bermasalah?” katanya tegas.
Ribka juga mengingatkan bahwa absennya kepala daerah dalam forum resmi pusat daerah bisa memberikan sinyal negatif terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda nasional.
Menurutnya, semestinya agenda seperti ini masuk prioritas utama dan tidak bisa dikalahkan oleh urusan dinas luar yang bisa dijadwalkan ulang.
“Jangan anggap enteng koordinasi ini. Ini menyangkut kepercayaan publik dan integritas penyelenggaraan pemilu,” ucap Ribka.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh unsur KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta para kepala daerah dari beberapa kabupaten/kota di Bangka Belitung.
Meski rapat tetap berlangsung, sorotan atas ketidakhadiran Pj Bupati dan Sekda Bangka menjadi catatan penting yang ditinggalkan dari pertemuan hari itu. (man)
