Foto : Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb Rahmad Sukendar
Jakarta, Asatu Online – Seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2025 di Sulawesi Tengah disorot tajam Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar. Ia menuding proses seleksi penuh aroma titipan, tidak transparan, dan diduga kuat mengutamakan anak pejabat ketimbang putra daerah berprestasi.
“Ini sudah bukan sekadar kecurigaan. Jika anak pejabat yang bukan putra daerah diprioritaskan, lalu di mana letak keadilan dan transparansinya?” tegas Rahmad dalam pernyataan tertulis, Minggu (1/6/2025).
Menurut Rahmad, publik berhak marah jika proses rekrutmen calon perwira Polri dijalankan secara elitis dan sarat intervensi kekuasaan. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip meritokrasi yang digaungkan institusi Polri.
“Penerimaan Taruna Akpol harus berdasarkan kualitas, bukan koneksi. Kalau dari awal sudah dimainkan, bagaimana mau lahir pemimpin Polri yang berintegritas?” kecamnya.
Tak hanya di Sulawesi Tengah, Rahmad juga menyoroti kisruh seleksi Bintara Polri di Sulawesi Utara. Ia menyinggung video viral yang memperlihatkan orang tua calon siswa dari Tangsel menangis meminta keadilan kepada Kapolri, karena anaknya gagal masuk diduga akibat permainan panitia.
“Ini alarm keras. Jika Polri diam, publik akan kehilangan kepercayaan. Kapolri harus bertindak tegas,” ujarnya.
Rahmad menyatakan BPI KPNPA RI akan melayangkan laporan resmi ke Kapolri dan Komisi III DPR RI. Ia mendesak seluruh proses rekrutmen—mulai dari Akpol, Bintara hingga Tamtama—diaudit secara terbuka.
“Reformasi Polri tak bisa dimulai jika proses awal masuknya saja sudah kotor. Ini harus dibersihkan,” ucapnya.
Ia juga meminta Divisi Propam Polri segera turun tangan mengawasi ketat setiap tahapan seleksi di seluruh Polda. Rahmad mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan.
“Kalau Polri ingin dihormati, buktikan dulu bersih dari dalam,” tutupnya. (*)
