Caption : Foto barcode yang telah digunakan oleh pijak pengerit BBM
Pangkalpinang, Asatu Online – Wartawan senior di Bangka Belitung, SS, mengungkapkan kekesalannya setelah hampir satu bulan tidak dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU. Ia merasa heran lantaran barcode untuk pembelian BBM miliknya selalu diklaim telah digunakan oleh pihak lain.
“Saya bingung, sudah sebulan ini setiap kali ke SPBU pasti ditolak. Katanya barcode saya sudah dipakai,” ujar SS kepada awak media, Sabtu, 26 April 2025.
SS menuturkan, akibat kondisi tersebut, ia terpaksa membeli BBM dari kios-kios kecil di pinggir jalan. “Kalau mengandalkan SPBU, saya tidak bisa jalan. Jadi terpaksa beli di kios walaupun harganya lebih mahal,” katanya.
Ia merasa heran mengapa barcode yang seharusnya melekat pada kendaraan pribadinya bisa disalahgunakan oleh pihak lain tanpa pengawasan ketat dari SPBU.
Kekecewaan SS memuncak setelah salah satu SPBU menunjukkan bahwa barcode miliknya telah digunakan oleh pengerit BBM subsidi di SPBU 24331104. “Kemungkinan SPBU ini berada di wilayah Pangkalpinang,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian ini memperlihatkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Dalam aturannya, kata SS, Pertamina telah menegaskan bahwa pengisian BBM bersubsidi hanya boleh dilakukan apabila barcode sesuai dengan nomor polisi dan jenis kendaraan yang tertera.
“Kalau berbeda, SPBU wajib menolak. Tapi di sini, malah dilayani. Ini jelas-jelas melanggar aturan,” tegasnya.
Ia menduga ada permainan antara oknum petugas SPBU dengan para pengerit BBM subsidi. “Mana mungkin nomor polisi dan jenis kendaraan bisa sama persis? Ini pasti ada kesengajaan, dan kemungkinan besar mereka menerima ‘fee’ dari pengerit tersebut,” kata SS.
Menurutnya, praktik seperti ini merugikan banyak konsumen sah yang seharusnya mendapat jatah BBM bersubsidi.
SS mendesak Pertamina wilayah Bangka Belitung untuk mengambil tindakan tegas terhadap SPBU 24331104. “Cabut izinnya. Ini bukan pelanggaran kecil, tapi sudah merugikan banyak orang dan mempermainkan sistem subsidi pemerintah,” ujarnya dengan nada geram.
Selain kerugian materi, SS mengaku dirugikan secara moral. Ia menceritakan pengalaman pahit saat harus antri panjang di SPBU, namun ditolak saat tiba gilirannya.
“Sudah capek-capek antri, begitu sampai di depan malah ditolak. Alasan mereka barcode sudah dipakai. Bagaimana saya tidak kecewa?” katanya.
Yang lebih membuat SS geram adalah jumlah BBM yang dicatat dalam barcode tersebut. “Mobil saya kapasitas tanki maksimal 25 liter, tapi dalam sistem tercatat 40 liter. Ini jelas tidak masuk akal,” kata SS.
Ia menduga, tambahan volume ini sengaja dimainkan untuk memperbesar keuntungan para pengerit dan petugas nakal.
Menurut SS, permainan semacam ini hanya akan semakin memperparah distribusi BBM subsidi di daerah. Ia meminta Pertamina segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Bangka Belitung.
“Kalau tidak ditindak, rakyat kecil yang seharusnya berhak menikmati subsidi akan terus jadi korban,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 24331104 maupun Pertamina Bangka Belitung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyalahgunaan barcode BBM tersebut. (Yn)
