Caption : Pemgurus SAPA Aceh, paling depan Ketua SAPA, Fauzan Adami
Banda Aceh, Asatu Online – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menilai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh tidak berdampak langsung bagi kepentingan rakyat. Bahkan, kedua lembaga legislatif itu disebut hanya menjadi beban anggaran daerah.
“DPRA dan DPRK di Aceh hanya menjadi beban anggaran rakyat. Anggaran besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat langsung, malah dihabiskan untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas dewan,” kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Sabtu (26/4/2025).
Fauzan juga menyoroti program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang menurutnya tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Ia menyebut Pokir kerap disalahgunakan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.
“Pokir menjadi sumber masalah yang merugikan rakyat. Tidak ada keterbukaan, dan mereka pun tidak berani mempublikasikannya. Ini membuktikan ada yang tidak sehat dalam pengelolaan Pokir,” tegas Fauzan.
Menurut SAPA, fungsi pengawasan legislatif juga lemah. Banyak program pemerintah yang dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat tetap disetujui setiap tahun tanpa kritik berarti dari dewan.
Melihat kondisi ini, SAPA mengusulkan solusi tegas: DPRA dan DPRK dibubarkan atau minimal jumlah kursi legislatif dikurangi hingga 50 persen.
“Ini penting untuk mengurangi pos-pos anggaran yang tidak efektif. Pemerintah bisa bekerja lebih optimal, dan masyarakat dapat lebih fokus mengawal kebijakan publik,” ujar Fauzan.
Fauzan menambahkan, perubahan besar memang tidak mudah. Namun, ia menyerukan kepada kaum muda dan mahasiswa di Aceh untuk tidak tinggal diam melihat ketimpangan yang terjadi.
“Jangan biarkan Aceh semakin terpuruk! Saatnya anak muda dan mahasiswa bangkit, bersatu, dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi, mengurangi, atau bahkan membubarkan DPR demi mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (Marwan)
