Pangkalpinang, Asatu Online — Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnya pemenuhan kuota anggaran untuk BPJS Kesehatan guna mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pangkalpinang. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Forum Komunikasi Kota Pangkalpinang terkait implementasi strategi pencapaian UHC bersama BPJS Pangkalpinang di Smart Room Center (SRC), Kamis (10/4/2025).
Menurut Unu, Pemkot memiliki peran penting dalam mengantisipasi berbagai persoalan teknis dan administratif terkait pelayanan BPJS, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Peran serta kami adalah memastikan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kesehatan menjadi prioritas, dan pelayanan harus berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa alokasi anggaran harus memenuhi kuota BPJS yang telah ditetapkan. Untuk itu, dirinya telah menginstruksikan jajaran pemerintah kota, termasuk Sekda, untuk mempersiapkan anggaran yang memadai.
“Penganggaran harus memenuhi kuota yang dibutuhkan. Selain itu, perlu juga adanya validasi dan sinkronisasi data, khususnya data kemiskinan yang akan dikomunikasikan antar dinas terkait seperti Dinsos, Dukcapil, Bappeda, dan Bakeuda,” jelasnya.
Unu menambahkan bahwa validasi data menjadi kunci agar proses pelayanan tidak mengalami kendala, terutama dalam hal keaktifan kartu BPJS saat dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan layanan, kartunya tidak aktif hanya karena masalah administrasi yang terlambat diselesaikan,” tegasnya.
Terkait anggaran tahun 2025, ia menyebutkan bahwa mekanisme penganggaran triwulan memberikan ruang dan keringanan bagi pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti kebutuhan layanan BPJS.
“Untuk tahun ini, sistem penganggaran per triwulan sudah ada. Anggarannya telah disiapkan dan siap diselesaikan,” pungkasnya.
(Anggun)
