Banda Aceh, Asatu Online – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melantik Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh di Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).
Upacara pelantikan yang berlangsung khidmat diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh H. Farijal, S.Pd., mantan anggota DPRA. Mendagri kemudian membacakan sumpah jabatan serta Keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan.
“Saya, Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik saudara Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh dan saudara Fadhullah sebagai Wakil Gubernur Aceh, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/P Tahun 2025, tanggal 31 Januari 2025, tentang pemberhentian pejabat Gubernur dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk masa jabatan 2025-2030,” ujar Tito di hadapan para pejabat dan undangan yang hadir.
Ketua DPRA dalam sambutannya berharap agar gubernur dan wakil gubernur yang baru dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya, tantangan ke depan semakin berat, terutama di era keterbukaan informasi saat ini. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara DPRA dan Pemerintah Aceh untuk membangun sinergi dalam berbagai bidang.
Sementara itu, Pj. Gubernur Aceh, Safrizal ZA, M.Si., mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh atas kepercayaan yang diberikan selama dirinya menjabat. Ia juga memohon maaf jika selama kepemimpinannya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjalankan tugas.
Mualem: Tidak Boleh Ada Lagi Sistem Barcot di SPBU
Dalam pidato perdananya sebagai gubernur, Muzakir Manaf mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu dalam membangun daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga kedamaian serta mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Salah satu pernyataan tegas yang disampaikan Mualem adalah terkait sistem barcot di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh.
“Tidak boleh lagi ada sistem barcot untuk mengisikan minyak mobil,” tegas Muzakir.
Pernyataan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, terutama para pengusaha transportasi. H. Awaluddin, seorang pengusaha pengangkutan rute Banda Aceh-Medan, menyambut baik kebijakan tersebut.
“Kami selama ini sangat kewalahan dengan sistem barcot di SPBU. Antriannya panjang, membuat perjalanan kami terganggu. Apa yang disampaikan oleh gubernur sangat tepat,” ujarnya dengan penuh semangat.
Tantangan Aceh: Pengangguran dan Kemiskinan
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik di Aceh. Menurutnya, tanpa stabilitas politik yang baik, investor akan enggan menanamkan modal di Aceh.
“Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak akan datang ke daerah yang tidak stabil. Stabilitas politik adalah kunci kemajuan suatu daerah. Dengan adanya investasi, industri baru dapat tumbuh, sektor perikanan dan manufaktur bisa berkembang, sehingga akan menyerap tenaga kerja dan secara bertahap mengurangi angka kemiskinan di Aceh,” ungkapnya.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya:
1. Mantan Wakil Presiden RI, H. Jusuf Kalla
2. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin
3. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Jamil
4. Beberapa menteri kabinet
5. Tokoh ulama dan masyarakat
6. Tim sukses dan simpatisan dari seluruh Aceh
Suasana pelantikan berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Ribuan masyarakat Aceh, baik di dalam maupun di luar gedung DPRA, turut menyaksikan momen bersejarah ini. Dukungan besar ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhullah untuk membawa Aceh ke arah yang lebih baik.
Laporan wartawan : Marwan
