Pangkalpinang, Asatu Online – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bangka Belitung menggelar diskusi bertajuk Ngopi (Ngobrol Persoalan Indonesia) pada Jumat malam (7/2). Acara ini menghadirkan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, M.Si, serta berbagai elemen masyarakat yang antusias membahas masa depan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Diskusi ini mengangkat tema “Pasca Pilkada Serentak, Akankah Pemilihan Kepala Daerah Kembali ke DPRD?” Tema tersebut relevan dengan dinamika politik saat ini, di mana muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menggantikan sistem pemilihan langsung yang telah berlangsung sejak 2005.
Acara dipandu oleh Wahyu Kurniawan, M.Si, yang membawa jalannya diskusi menjadi interaktif dan penuh gagasan. Sejumlah tokoh pemuda, akademisi, serta perwakilan masyarakat turut hadir, menciptakan ruang diskusi yang dinamis dan membuka berbagai sudut pandang terkait kebijakan pemilihan kepala daerah ke depan.
Dalam diskusi, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menyoroti berbagai aspek penting, termasuk efektivitas pemilihan langsung, potensi politik uang, serta partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan sebelum mengambil keputusan yang dapat berdampak luas terhadap sistem pemerintahan daerah.
Diskusi ini memberikan manfaat besar bagi peserta, terutama dalam memahami lebih dalam isu-isu politik nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya forum seperti ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan perspektif langsung dari pembuat kebijakan di tingkat nasional.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi politik bagi masyarakat, terutama generasi muda yang ingin lebih memahami sistem demokrasi di Indonesia. Dengan menghadirkan narasumber kompeten, diskusi semacam ini dapat membangun kesadaran politik yang lebih kritis dan partisipatif di kalangan publik.
KAHMI Babel sebagai penyelenggara menegaskan bahwa diskusi semacam ini akan terus dilakukan untuk memperkaya wawasan masyarakat. Mereka berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara pemangku kebijakan dan publik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan semangat kebersamaan dan dialog terbuka, diharapkan hasil diskusi ini dapat menjadi masukan bagi DPR RI dalam menentukan arah kebijakan politik ke depan. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI dalam forum ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus lahir dari diskusi yang matang dan partisipasi publik yang luas. (**)
