Pagar Laut Tangerang (Foto : Istimewa)
Tangsel, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPN PA RI), Rahmad Sukendar, meluapkan kegeramannya atas polemik pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pulau Cangkir, Tangerang, Banten. Pemasangan pagar ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat nelayan, tetapi juga mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Ini memalukan! Masa menteri kalah sama nelayan? Kalau pemerintah terus kalah menghadapi kepentingan oligarki, ke mana wajah pejabat negara? Apa gunanya mereka ada jika tak mampu membela rakyat?” tegas Rahmad dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
Sorotan publik mencuat setelah Kholid, seorang nelayan Pulau Cangkir, dengan lantang menentang keberadaan pagar laut yang dituding membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut. Tindakan Kholid, menurut Rahmad, adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini membelenggu masyarakat kecil.
“Kholid memiliki keberanian luar biasa. Dia bukan hanya membongkar dalang di balik pemasangan pagar laut ini, tetapi juga menjadi representasi suara rakyat yang selama ini terabaikan. Ini bukan hanya perjuangan nelayan, tapi perjuangan untuk keadilan,” tambah Rahmad.
Rahmad menegaskan, pagar laut ini merupakan bukti nyata ketimpangan struktural yang dibiarkan tumbuh subur di negeri ini. Kepentingan segelintir pihak yang haus keuntungan terus menggerus hak-hak masyarakat kecil, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut.
“Pemerintah tidak bisa terus beralasan. Ini adalah ujian kredibilitas. Jika oligarki dibiarkan menang, maka kepercayaan rakyat terhadap negara akan hancur. Pemerintah harus segera turun tangan dan menuntaskan masalah ini tanpa kompromi,” ujarnya dengan nada tajam.
Polemik ini juga memicu perdebatan di berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa pagar laut bukan hanya membatasi akses nelayan, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat miskin.
Rahmad menyerukan agar pemerintah segera membongkar kepentingan di balik proyek pagar laut ini. “Ini bukan hanya soal pagar, ini soal prinsip! Negara harus hadir untuk rakyat, bukan tunduk pada oligarki. Jangan biarkan suara masyarakat kecil tenggelam oleh kepentingan segelintir elit!” pungkasnya.
Rahmad juga meminta masyarakat terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Jangan pernah lelah memperjuangkan keadilan. Kasus ini adalah pengingat bahwa rakyat kecil memiliki kekuatan besar ketika bersatu. Kita tidak boleh kalah!” tutupnya.
Kasus pagar laut Pulau Cangkir kini menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan sejati kepada rakyat kecil. Semua mata tertuju pada langkah konkret yang akan diambil untuk mengakhiri ketidakadilan ini. (**)
