Ketua Umum MAKI, Boyamin (Foto : Istimewa)
Jakarta, Asatu Online – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti hasil survei Litbang Kompas terkait citra tiga lembaga penegak hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Meski ketiganya menunjukkan peningkatan citra positif, MAKI menilai masyarakat belum sepenuhnya memahami prestasi luar biasa yang telah dicapai Kejagung.
Dalam survei tersebut, citra KPK naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen pada Januari 2025. Kejagung menyusul dengan citra positif 70 persen, sementara Polri di posisi terakhir dengan 65,7 persen. Namun, menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, penilaian terhadap Kejagung tidak mencerminkan capaian besar lembaga ini.
“Kejagung jarang OTT, tapi sekali melakukannya langsung mengungkap kasus besar seperti OTT Ricar Zarof, mantan pejabat Mahkamah Agung, dengan nilai uang Rp1 triliun. Selain itu, mereka berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar seperti Timah, Asabri, Jiwasraya, hingga korupsi di sektor perkebunan,” ujar Boyamin.
Kejagung: Prestasi Besar, Apresiasi Minim
Boyamin menyebutkan bahwa keberhasilan Kejagung dalam menangani korupsi berskala besar tanpa harus menunggu tekanan publik menunjukkan kinerja yang solid. Sebagai contoh, Kejagung berhasil menyita puluhan triliun rupiah untuk mengembalikan kerugian negara, yang menurutnya jauh lebih signifikan dibandingkan OTT kasus-kasus kecil yang sering dilakukan KPK.
“Kejagung tidak perlu didorong gugatan praperadilan untuk bertindak. Mereka secara mandiri menyelesaikan kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian ratusan triliun rupiah,” tegasnya.
Sebaliknya, KPK yang citranya meningkat tajam dinilai masih berkutat pada kasus suap dan proyek kecil, serta belum menunjukkan terobosan berarti. Meski masyarakat menilai KPK lebih baik karena menangani kasus buronan Harun Masiku dan menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Boyamin menilai capaian itu belum cukup untuk menutupi kelemahan KPK di bidang pencegahan korupsi dan supervisi.
Anomali Persepsi Publik
MAKI menilai terdapat anomali dalam persepsi publik terhadap prestasi lembaga penegak hukum. “Survei ini menunjukkan masyarakat kurang memahami pencapaian Kejagung, meskipun mereka telah menangani kasus-kasus dengan kerugian negara terbesar. Ini perlu diluruskan melalui sosialisasi yang masif agar penilaian lebih obyektif,” ujar Boyamin.
Ia juga membandingkan kinerja Polri yang sukses menjaga keamanan Pemilu dan Pilkada Serentak serta cepat merespons kasus-kasus viral di masyarakat. Namun, citra positif Polri masih berada di posisi terakhir.
Harapan untuk Perbaikan Berkelanjutan
Meski mengkritik hasil survei, MAKI tetap menghormati kerja Litbang Kompas dan mendorong hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penegak hukum. “Hasil survei ini harus menjadi motivasi bagi Kejagung, KPK, dan Polri untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun kepercayaan publik melalui prestasi nyata,” kata Boyamin.
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik terkait keberhasilan lembaga penegak hukum, khususnya Kejagung, yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam menangani kasus-kasus korupsi berskala besar.
“Keberhasilan hebat ini harus dilanjutkan. Jangan sampai lembaga yang telah bekerja keras justru mendapat apresiasi yang minim karena kurangnya pemahaman publik,” tutup Boyamin. (**)
