Jakarta, Asatu Online – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group terus bergulir. Pada Senin (6/1/2025), Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang saksi penting berinisial OT. Saksi tersebut menjabat sebagai Operational Risk Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami aliran dana serta pola keuangan yang diduga digunakan dalam kejahatan korporasi PT Duta Palma Group terkait operasional perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah entitas korporasi di bawah naungan PT Duta Palma Group sebagai tersangka. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah:
1. PT Palma Satu (TPK dan TPPU)
2. PT Siberida Subur (TPK dan TPPU)
3. PT Banyu Bening Utama (TPK dan TPPU)
4. PT Panca Agro Lestari (TPK dan TPPU)
5. PT Kencana Amal Tani (TPK dan TPPU)
6. PT Asset Pacific (TPPU)
7. PT Darmex Plantations (TPPU)
Perusahaan-perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik korupsi yang sistematis serta pencucian uang, dengan kerugian negara yang mencapai nilai signifikan.
“Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara,” tegas Harli Siregar. Selain itu, tim penyidik menyoroti pola tindak pidana yang terorganisasi, termasuk penggunaan jaringan keuangan kompleks untuk menyamarkan hasil kejahatan.
Tidak hanya fokus pada proses hukum, Kejaksaan Agung juga berkomitmen menelusuri aset-aset yang diduga diperoleh secara ilegal. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi.
Kasus PT Duta Palma Group mencuat sebagai salah satu skandal besar di sektor perkebunan kelapa sawit, dengan dampak meluas pada perekonomian dan lingkungan. Aktivitas ilegal perusahaan ini diduga menyebabkan kerusakan ekosistem, deforestasi masif, dan konflik sosial dengan masyarakat lokal di Indragiri Hulu.
Selain merugikan lingkungan, praktik korupsi seperti ini juga menciptakan kerugian finansial besar bagi negara dan mencoreng tata kelola sektor kelapa sawit Indonesia, yang merupakan salah satu komoditas strategis nasional.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan akan terus diperluas. Selain memeriksa saksi-saksi kunci lainnya, tim juga bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menelusuri jejak aset yang terkait dengan tindak pidana ini. “Kami akan mengungkap seluruh fakta hukum dalam kasus ini, sehingga pelaku dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya,” ujar Harli.
Kasus ini diharapkan menjadi tonggak penegakan hukum dalam melawan korupsi dan pencucian uang, khususnya di sektor perkebunan, sekaligus mendorong reformasi tata kelola industri kelapa sawit agar lebih transparan dan berkelanjutan. (Hmn)
