Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, SH, MH, memberikan apresiasi atas langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI yang mengajukan banding terhadap putusan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) PT Timah Tbk. Rahmad menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah akibat kasus ini.
“Kami mendukung penuh langkah JPU Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding. Putusan yang hanya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda lebih ringan tidak mencerminkan dampak besar yang ditimbulkan kasus ini,” ujar Rahmad Sukendar dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).
Kerugian Negara dan Kerusakan Lingkungan
Kasus korupsi di PT Timah Tbk melibatkan penyalahgunaan izin usaha pertambangan, yang tidak hanya merugikan negara hingga triliunan rupiah tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pelanggaran yang berlangsung sejak 2015 hingga 2022 ini telah menjadi perhatian serius publik.
Rahmad Sukendar menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap lima terdakwa utama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ia meminta Kejaksaan Agung terus memperjuangkan hukuman lebih berat melalui proses banding.
Ketimpangan Tuntutan dan Putusan
Berikut rincian tuntutan JPU dan putusan pengadilan terhadap lima terdakwa utama:
1. Harvey Moeis
Tuntutan JPU: 12 tahun penjara, uang pengganti Rp210 miliar, denda Rp1 miliar.
Putusan PN: 6 tahun 6 bulan penjara, uang pengganti tetap, denda lebih ringan.
2. Suwito Gunawan alias Awi
Tuntutan JPU: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun, denda Rp1 miliar.
Putusan PN: 8 tahun penjara, uang pengganti tetap, denda lebih ringan.
3. Robert Indarto
Tuntutan JPU: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp1,9 triliun, denda Rp1 miliar.
Putusan PN: 8 tahun penjara, tanpa perubahan uang pengganti.
4. Reza Andriansyah
Tuntutan JPU: 8 tahun penjara, denda Rp750 juta.
Putusan PN: 5 tahun penjara, denda tetap.
5. Suparta
Tuntutan JPU: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp4,5 triliun, denda Rp1 miliar.
Putusan PN: 8 tahun penjara, uang pengganti tetap.
Sementara itu, JPU menerima putusan terhadap terdakwa Rosalina, yang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Rosalina dianggap tidak menikmati hasil kejahatan, sehingga vonis tersebut dinilai sudah proporsional.
Hukuman Maksimal untuk Efek Jera
Rahmad Sukendar menegaskan bahwa hukuman maksimal harus dijatuhkan dalam kasus korupsi berskala besar seperti ini. Hukuman ringan, menurutnya, hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan preseden buruk.
“Kasus ini menyangkut kerugian negara, lingkungan, dan masyarakat luas. Hukuman yang ringan justru mengabaikan dampak besar yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Banding untuk Keadilan yang Lebih Tegas
Melalui proses banding, JPU berharap pengadilan tingkat selanjutnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat, sejalan dengan prinsip keadilan dan dampak kerugian yang ditimbulkan.
“Kami berharap pengadilan banding dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan bagi negara dan masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Rahmad Sukendar. (**)
