Jakarta, Asatu Online – Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara hukum terpidana Ronald Tannur. Pada Selasa, 24 Desember 2024, Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua saksi kunci yang diyakini dapat memperjelas alur kasus.
Dua saksi yang diperiksa adalah:
1. WH, Kepala Seksi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan.
2. DCA, anak dari Tersangka ZR.
Kedua saksi tersebut diperiksa di Jakarta untuk mengungkap keterkaitan mereka dengan Tersangka ZR dan LR, yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi guna memengaruhi penanganan perkara hukum Ronald Tannur pada periode 2023–2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan kasus.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Harli dalam keterangan resminya, Rabu, 25 Desember 2024.
Harli menegaskan, Kejaksaan Agung berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional demi mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak strategis.
Kasus ini menyeret sejumlah nama besar. Tersangka ZR, yang diduga sebagai otak pemufakatan jahat, bersama LR, diduga menjadi perantara dalam transaksi suap dan gratifikasi. Sementara itu, Ronald Tannur sebagai terpidana utama diduga mendapatkan perlakuan khusus sebagai imbalan atas praktik korupsi tersebut.
Pemeriksaan terhadap WH, seorang pejabat BPN, menjadi sorotan karena posisinya dinilai strategis dalam mendalami indikasi aliran dana haram. Sementara DCA, sebagai anak dari Tersangka ZR, diduga mengetahui detail keterlibatan orang tuanya dalam kasus ini.
Kejaksaan Agung berjanji tidak akan ragu mengungkap dan memproses semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. “Kasus ini menjadi bukti bahwa hukum tidak memihak, dan kami akan terus bekerja keras demi keadilan serta kepastian hukum,” tegas Harli.
Publik diimbau terus memantau perkembangan kasus ini, yang menjadi cerminan pentingnya transparansi dan integritas dalam penegakan hukum. Kejaksaan Agung berharap dukungan masyarakat dapat memperkuat langkah pemberantasan korupsi demi menciptakan sistem hukum yang bersih dan berkeadilan. (*)
