Jakarta, Asatu Online – Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap lima terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022. Langkah ini diambil karena putusan hakim dianggap belum memberikan rasa keadilan yang setimpal dengan besarnya kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan.
Daftar para terdakwa
1. Harvey Moeis
Tuntutan JPU: 12 tahun penjara, uang pengganti Rp210 miliar subsidair 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.
Vonis Hakim: 6 tahun 6 bulan penjara, uang pengganti Rp210 miliar subsidair 2 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Akta Banding:
No.68/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.
2. Suwito Gunawan alias Awi
Tuntutan JPU: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun subsidair 8 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.
Vonis Hakim: 8 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun subsidair 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Akta Banding:
No. 67/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.
3. Robert Indarto
Tuntutan JPU: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp1,9 triliun subsidair 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Vonis Hakim: 8 tahun penjara, uang pengganti Rp1,9 triliun subsidair 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Akta Banding:
No. 66/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.
4. Reza Andriansyah
Tuntutan JPU: 8 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Vonis Hakim: 5 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Akta Banding:
No. 70/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.
5. Suparta
Tuntutan JPU: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp4,5 triliun subsidair 8 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.
Vonis Hakim: 8 tahun penjara, uang pengganti Rp4,5 triliun subsidair 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Akta Banding:
No. 69/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, menegaskan bahwa vonis hakim masih jauh dari harapan masyarakat. “Kerugian negara mencapai triliunan rupiah, sementara kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hukuman ini belum cukup memberikan efek jera,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (27/12/2024).
Di sisi lain, JPU menerima putusan atas terdakwa Rosalina, yang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, dibandingkan tuntutan awal 6 tahun penjara.
Dr. Harli menjelaskan bahwa Rosalina tidak menikmati hasil kejahatan korupsi sehingga tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi dua pertiga dari tuntutan JPU.
Kasus korupsi komoditas timah ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian negara yang sangat besar dan kerusakan lingkungan yang masif di wilayah operasional PT Timah Tbk. Langkah JPU mengajukan banding diharapkan dapat memastikan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku utama.
“Upaya hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan negara. Kami ingin mengirim pesan bahwa korupsi berskala besar seperti ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Harli.
Masyarakat kini menunggu proses hukum lanjutan di tingkat banding, berharap keadilan ditegakkan dan hukuman yang dijatuhkan benar-benar setimpal dengan dampak yang telah ditimbulkan. (*)
