Jakarta, Asatu Online – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyerahkan lima tersangka korporasi beserta barang bukti (Tahap II) kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan pada Senin (23/12/2024) dalam kasus besar yang melibatkan PT Duta Palma Group, dengan dugaan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah.
Lima tersangka korporasi tersebut adalah PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, dan PT Kencana Amal Tani. Mereka diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi dalam aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Dugaan penyimpangan ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,798 triliun dan USD 7,88 juta. Nilai tersebut mencakup hilangnya pendapatan negara dari provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan.
Selain itu, aktivitas ilegal ini merusak lingkungan hutan secara masif. Berdasarkan laporan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan hutan dan tanah di wilayah tersebut mencapai Rp73,92 triliun. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp78 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi dan kerusakan lingkungan terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.
Kelima tersangka korporasi diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting, pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia diketahui menjabat sebagai direktur di berbagai perusahaan yang kini menjadi tersangka, termasuk PT Asset Pacifik.
Tovariga menjadi tokoh kunci dalam pengelolaan perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit secara ilegal.
Para tersangka korporasi dikenai sejumlah pasal berat, baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:
1. Tindak Pidana Korupsi
Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, menegaskan bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menciptakan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Kami memastikan seluruh pelaku, termasuk korporasi yang terlibat, akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Harli dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi hukum dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kejaksaan Agung menegaskan akan terus memprioritaskan penanganan kasus-kasus besar yang merugikan negara dan masyarakat luas. (*)
