Jajaran ketua dan wakil ketua Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa pihaknya belum pernah memberikan persetujuan atas rencana pembangunan reaktor nuklir di Pulau Kelasa, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pernyataan tersebut disampaikan Bambang menanggapi pemberitaan yang terbit di kuasakata.com pada Kamis (13/12/2024) dan di asatuonline.id pada Minggu (15/12/2024).
“Komisi XII DPR RI belum pernah memberikan persetujuan atas pembangunan reaktor nuklir di Pulau Kelasa. Hal ini masih perlu dibahas secara mendalam di tingkat pusat,” kata Bambang Patijaya melalui pesan WhatsApp kepada Asatu Online pada Minggu (15/12/2024).
Bambang menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang salah satu poinnya adalah menyepakati energi nuklir sebagai bagian dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun, proses harmonisasi antara pemerintah dan Komisi XII masih berjalan.
“Memang dalam RPP Kebijakan Energi Nasional, nuklir telah disepakati sebagai salah satu bagian dari EBT yang akan dikembangkan oleh Indonesia. Tetapi, regulasi pengembangannya masih dalam tahap pembahasan, khususnya di RUU EBT yang sedang digodok oleh Komisi XII,” ujar Bambang.
Menurutnya, terlalu prematur jika ada klaim dari pihak tertentu bahwa pembangunan reaktor nuklir di Pulau Kelasa akan segera dimulai. Sebab, banyak aspek yang harus diselesaikan terlebih dahulu, terutama dari sisi regulasi.
“Masih ada banyak hal yang harus dipenuhi sebelum pembangunan reaktor nuklir dapat direalisasikan, termasuk aturan hukum dan kajian komprehensif,” tegasnya.
Bambang juga menjelaskan bahwa RUU EBT merupakan RUU carry over dari Komisi VII DPR RI periode 2019-2024. RUU ini mengatur regulasi terkait pengembangan energi nuklir dan merupakan dasar hukum yang harus disahkan sebelum proyek semacam itu dapat dimulai.
Meskipun demikian, Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk memasukkan nuklir ke dalam bauran energi bersih nasional.
Targetnya, pada tahun 2030, energi nuklir sudah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Kami mendukung rencana pemerintah agar nuklir menjadi bagian dari bauran energi nasional, terutama dalam transisi menuju energi bersih. Namun, semua harus dilakukan sesuai aturan dan dengan melibatkan berbagai pihak terkait,” ujarnya.
Bambang mengingatkan bahwa pembangunan reaktor nuklir memerlukan kajian mendalam, terutama terkait aspek teknis, keamanan, lingkungan, dan sosial. Tanpa adanya persetujuan regulasi dan koordinasi yang matang, proyek seperti ini tidak dapat dijalankan.
Pernyataan Bambang Patijaya ini sekaligus menjadi klarifikasi atas berbagai pemberitaan yang beredar. Komisi XII DPR RI berharap masyarakat tidak salah paham dan menunggu keputusan resmi terkait pengembangan energi nuklir di Indonesia.
“Kita harus bijak dan berhati-hati dalam mengimplementasikan energi nuklir, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat dan lingkungan,” tutupnya. (**)
