Foto: Ilustrasi
Tangerang, Asatu Online –Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang menjadi sorotan tajam setelah dituding menghabiskan sekitar Rp460 juta dari APBD 2024 untuk pelesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan. Kegiatan ini menuai kecaman luas dari aktivis dan wartawan yang menyebutnya sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih rapuh.
Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahri, menilai langkah Dinas Kominfo ini sebagai bentuk ketidakadilan yang memperkeruh hubungan antara wartawan dan pemerintah daerah. “Program ini menciptakan konflik di kalangan wartawan dan mencoreng kinerja Pemkab Tangerang. Ada kesan tebang pilih dalam pelibatan wartawan, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan,” ungkapnya, Jumat (13/12).
Sebelum polemik ini, Dinas Bina Marga juga menjadi sorotan akibat dugaan praktik jual beli proyek Penunjukan Langsung (PL) dan ketidaktransparanan penggunaan anggaran. Wartawan mengeluhkan sulitnya mendapatkan klarifikasi terkait proyek yang dinilai penuh kejanggalan.
Rizal Muhamad Fikri, ST, MT, salah satu pejabat Dinas Bina Marga, dituding tidak kooperatif karena kerap menghindari pertanyaan wartawan. Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya gratifikasi dalam pelaksanaan proyek. “Banyak proyek terlihat tidak transparan, seolah-olah menjadi ‘bancakan’ setelah dana APBD cair,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pemborosan di Tengah Krisis: Kritik Pedas terhadap Dinas Kominfo
Di sisi lain, pelesiran yang dilakukan Dinas Kominfo dianggap sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Linda, anggota Humas GWI, mengkritik tajam kegiatan tersebut yang dianggap tidak adil dan tidak transparan.
“Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, dana ratusan juta seharusnya dialokasikan untuk program yang bermanfaat, seperti bedah rumah atau pengentasan kemiskinan ekstrem, bukan untuk kegiatan pelesiran yang tidak jelas manfaatnya,” tegas Linda.
Ia juga mempertanyakan kriteria pemilihan wartawan yang diajak dalam pelesiran ini. “Kenapa hanya orang-orang tertentu yang diundang? Apa kriterianya? Apakah hanya wartawan yang sering menulis berita pencitraan atau yang dekat dengan pejabat? Ini adalah uang rakyat, dan penggunaannya harus hati-hati serta bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Kritik semakin keras ketika fakta bahwa banyak program penting, seperti usulan bedah rumah dan pengentasan kemiskinan, belum terealisasi karena alasan anggaran terbatas. Aktivis dan masyarakat mendesak Dinas Kominfo serta OPD lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik.
“Pejabat terkait harus menjelaskan alasan pelesiran ini. Apakah relevan dengan kepentingan masyarakat? Dalam kondisi seperti sekarang, prioritas anggaran harus diberikan untuk program yang benar-benar mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Linda dengan nada kecewa.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan lebih bijak dalam menentukan prioritas, memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemborosan seperti ini hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (**)
