Ketua Umum DPP IP-KI, Baskara Sukarya. Foto: Dokumentasi IP-KI.
Jakarta, Asatu Online – DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ketua Umum DPP IP-KI, Baskara Sukarya, menilai kebijakan ini akan menekan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperlebar kesenjangan sosial di Indonesia.
“Kenaikan PPN ini adalah beban berat bagi rakyat kecil yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Sila kelima Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi kebijakan ini justru mengkhianati nilai tersebut,” tegas Baskara.
Baskara menjelaskan bahwa PPN bersifat regresif, yang berarti masyarakat berpenghasilan rendah harus mengeluarkan porsi lebih besar dari pendapatannya untuk membayar pajak yang sama besar dengan kelompok berpenghasilan tinggi. “Ini akan mengurangi daya beli rakyat kecil, yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Dampaknya langsung melemahkan roda ekonomi nasional,” tambahnya.
Kajian Dewan Pakar DPP IP-KI, yang dipimpin oleh Hadi Poernomo, menunjukkan bahwa kenaikan PPN akan memperbesar kesenjangan sosial. Lebih dari separuh populasi pekerja di Indonesia, terutama yang berada di sektor informal, akan terdampak langsung. “Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nasib jutaan keluarga yang akan semakin sulit bertahan,” ujar Baskara dalam keterangan pers pada Sabtu (23/11/2024).
IP-KI mendesak pemerintah segera menunda rencana kenaikan PPN tersebut. Baskara meminta pemerintah fokus pada kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat rentan dan mengutamakan transparansi dalam penyusunan kebijakan.
“Kami menuntut pemerintah untuk membuka data dan kajian kebijakan ini secara transparan. Keputusan yang berdampak besar harus melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.
IP-KI juga mengingatkan bahwa kenaikan PPN akan memberikan tekanan besar pada UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Banyak UMKM yang menggantungkan operasionalnya pada konsumsi domestik dan akan kesulitan bertahan jika daya beli masyarakat menurun.
Dalam penutupnya, Baskara memberikan peringatan keras bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil akan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Kebijakan ini bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak fondasi keadilan sosial. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dengan mengambil langkah yang lebih bijak, bukan kebijakan yang justru menambah penderitaan,” tegasnya.
Baskara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak kebijakan ini. “Rakyat kecil adalah fondasi perekonomian kita. Jika mereka semakin terpuruk, Indonesia akan kehilangan daya tahan ekonominya,” tutupnya.
Dengan situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, IP-KI berharap pemerintah dapat lebih cermat dan sensitif terhadap kondisi masyarakat kecil, serta mengambil kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. (Wh)
