Belitung, Asatu Online — Sistem birokrasi yang efektif membawa banyak manfaat bagi tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal efisiensi, kemudahan manajemen, pembagian tugas yang jelas, kepercayaan publik, peningkatan kinerja organisasi, identifikasi masalah yang tepat, serta keberlanjutan finansial.
Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuri Kemal Fadlullah, pada Selasa (12/11/2024) menyampaikan sejumlah strategi untuk mencapai tata kelola birokrasi yang baik.
Menurut Yuri, strategi untuk memperbaiki birokrasi dan meningkatkan layanan publik yang efisien dan efektif meliputi beberapa langkah utama:
1. Digitalisasi Layanan Publik
Mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan publik, seperti e-government, memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara online. Hal ini mengurangi waktu tunggu, menekan biaya operasional, dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi juga perlu didukung dengan mekanisme evaluatif yang dapat diakses masyarakat, sehingga tercipta indikator keberhasilan dan tingkat kepuasan publik.
2. Pemangkasan Prosedur Birokrasi
Meninjau ulang dan menyederhanakan proses birokrasi yang berbelit. Pemangkasan prosedur yang tidak efisien mempercepat layanan dan mengurangi kendala administratif yang kerap menghambat produktivitas. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi regulasi atau kebijakan yang tumpang tindih atau sulit diimplementasikan.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan integritas aparatur. Dengan ini, diharapkan terbentuk staf yang lebih kompeten dan responsif dalam memberikan pelayanan.
4. Penerapan Sistem Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat
Mengimplementasikan pengawasan kinerja untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan. Penilaian berkala akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
Menjamin semua kegiatan birokrasi dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Transparansi ini berfungsi meminimalisasi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Desentralisasi Layanan
Mendekatkan layanan ke tingkat masyarakat, seperti di tingkat kecamatan atau kelurahan. Dengan desentralisasi, pelayanan publik dapat lebih cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan lokal.
7. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan
Mengajak masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi layanan publik. Partisipasi ini memberi umpan balik yang berharga dan membuat layanan lebih relevan dengan kebutuhan publik.
“Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah dapat menyelenggarakan tata kelola yang lebih efisien dan efektif, memberikan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun pemerintahan yang terpercaya,” ujar Yuri Kemal.
Yuri menambahkan, birokrasi sebaiknya tidak terlalu mekanistik dan kaku, melainkan berfokus pada hasil yang diutamakan—yakni kepuasan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Sensitivitas birokrasi juga penting dalam pola rekrutmen dan penempatan pegawai pada pos yang tepat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB, dengan harapan terus berkembang demi pelayanan optimal bagi masyarakat.
Laporan wartawan : Tama
