RSUP Ir.Soekarno Provinsi Bangka Belitung (Foto : ist)
Oleh : Suherman Saleh**
Pangkalpinang, Asatu Online– Pemeriksaan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan dugaan praktik manipulasi presensi oleh dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUP Ir. Soekarno, Bangka Belitung, yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.
Temuan ini menunjukkan kedua ASN tersebut, yakni Sdr. YO yang menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Sdr. DSS, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, secara rutin menggunakan presensi manual dengan alasan teknis, menghindari sistem e-kinerja yang telah ditetapkan.
Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023, seluruh ASN diwajibkan menggunakan aplikasi e-kinerja sebagai sistem pemantauan kehadiran dan kinerja, yang terintegrasi dengan mesin sidik jari dan presensi mobile.
Sistem ini dirancang untuk mencatat kehadiran ASN secara real-time sebagai dasar perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Namun, pemeriksaan atas data presensi dari 2022 hingga Triwulan III 2023 mengindikasikan pelanggaran oleh Sdr. YO dan Sdr. DSS.
Kedua ASN tersebut tercatat tidak melakukan presensi secara mandiri melalui aplikasi ataupun mesin sidik jari. Mereka justru melakukan presensi manual yang kemudian diinput oleh Admin e-kinerja, sehingga tidak terkena potongan TPP meskipun sering terlambat atau tidak hadir. Praktik ini disebut-sebut sebagai tindakan manipulatif untuk menghindari pengurangan tunjangan.
Alasan yang diberikan kedua ASN terkait ketidakmampuan perangkat gawai mereka untuk menjalankan aplikasi e-kinerja dipertanyakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).
Menurut BKPSDMD, penggunaan presensi manual dengan alasan teknis hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, dan ASN yang kesulitan menggunakan aplikasi tetap diwajibkan menggunakan mesin sidik jari yang terhubung ke sistem.
Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa praktik manipulatif ini telah berlangsung lama tanpa tindak lanjut dari pihak manajemen RSUP Ir. Soekarno. Sdr. YO berdalih lupa melakukan presensi, sementara Sdr. DSS diduga menggunakan presensi manual sebagai langkah menghindari potongan TPP, hanya melakukan tanda tangan sekali dalam sehari untuk tiga waktu presensi (pagi, siang, dan sore), yang kemudian diinput ke dalam sistem.
BKPSDMD menegaskan bahwa alasan teknis yang digunakan oleh kedua ASN tidak sah dan menyimpang dari aturan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023. Alasan teknis seharusnya digunakan secara terbatas, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari potongan atas ketidakhadiran.
Praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas penggunaan anggaran daerah, khususnya dalam pembayaran tunjangan ASN. Penggunaan alasan teknis tanpa justifikasi dapat menjadi preseden buruk bagi disiplin dan tanggung jawab ASN, merusak akuntabilitas lembaga.
Pengawasan presensi ASN oleh BKPSDMD terbatas pada perangkat daerah, namun kasus ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan e-kinerja. Pengamat menilai, dugaan manipulasi presensi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng nilai-nilai profesionalisme ASN.
Kejadian ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi perangkat daerah untuk menindak tegas penyimpangan dalam sistem kehadiran ASN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didorong untuk segera menindaklanjuti temuan BPK dengan langkah konkret, memastikan tidak ada celah untuk manipulasi sistem yang merugikan negara.
*Suherman Saleh adalah Pemimpin Redaksi Media Asatu Online**
