Batam, Asatu Online— Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bonsai senilai Rp290 juta di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), untuk Tahun Anggaran 2021 kini sedang menjadi sorotan publik.
Dugaan korupsi ini melibatkan dua nama besar di Kabupaten Lingga, yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga, Safaruddin, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga, Maratusholiha Nizar, yang sekaligus merupakan istri dari Bupati Lingga, Muhammad Nizar.
Kasus ini mengundang perhatian luas setelah foto Safaruddin beredar di media sosial, menunjukkan dirinya bersama Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, di ruang kerja Sahli Jaksa Agung. Foto ini memunculkan spekulasi terkait upaya Safaruddin untuk memengaruhi proses hukum, yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan.
Dalam foto tersebut, Safaruddin didampingi oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Widi Satoto, yang turut menjadi sorotan.
Tidak hanya itu, baru-baru ini Safaruddin juga dilaporkan melakukan intimidasi terhadap seorang wartawan Radar Kepri, yang berujung pada laporan di Polda Kepri.
Tindakan ini dinilai sebagai upaya untuk menekan media agar tidak mempublikasikan kasus ini lebih lanjut. Tindakan intimidatif terhadap wartawan ini semakin menambah sorotan terhadap Safaruddin dan mendorong reaksi keras dari masyarakat.
Kasus dugaan korupsi ini bermula ketika Safaruddin menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lingga. Saat itu, proyek pengadaan bibit bonsai senilai Rp290 juta diumumkan untuk dilelang secara terbuka, namun dipecah menjadi beberapa kegiatan dan dikerjakan oleh empat perusahaan yang memiliki kedekatan dengan Safaruddin.
Menurut sumber di Dinas Perkim, proyek ini dianggap manipulatif dan diduga hanya sebagai kedok untuk mengalihkan dana guna membayar hutang pribadi Safaruddin.
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek pengadaan bonsai tersebut menunjukkan keterlibatan Maratusholiha Nizar, istri Bupati Lingga. Dalam dokumen itu, Maratusholiha menandatangani rincian jenis, usia, tinggi, dan harga tanaman hias yang disediakan. Hal ini menguatkan dugaan adanya kepentingan pribadi dalam proyek ini, yang seharusnya dikelola dengan transparan demi kepentingan publik.
Jenis tanaman yang disebutkan dalam dokumen RAB meliputi berbagai macam bonsai seperti Beringin, Serut, Anting Putri, Asam Jawa, Cemara Udang, Junifer, Putri Salju, Palem Sisir, Lohan Sung, Santigi, dan Kamboja, dengan harga yang bervariasi sesuai spesifikasi tanaman.
Bonsai termurah dalam daftar adalah Kamboja seharga Rp500 ribu per pohon, sementara yang paling mahal adalah Anting Putri, yang dihargai hingga Rp15 juta per cm. Hal ini menimbulkan tanda tanya publik atas alokasi anggaran yang dianggap tidak wajar.
Pengadaan bonsai ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lingga Tahun 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp290.440.000.
Namun, alih-alih dikelola sebagai satu paket proyek, dana ini justru dipecah menjadi empat kegiatan berbeda yang dikerjakan oleh perusahaan CV Singkep Pesisir Jaya, CV Aulia Flora, CV Putera Bertuah, dan CV Mayapada Wijaya.
Musfaidi alias Boim, seorang pengusaha bonsai yang terlibat dalam proyek tersebut, mengungkapkan bahwa 47 pohon bonsai telah dikirimkan ke Gedung Daerah pada Mei 2021, bahkan sebelum APBD Perubahan disahkan oleh DPRD Kabupaten Lingga. Namun, pembayaran terhadap proyek ini dilakukan secara bertahap selama setahun, yang menimbulkan pertanyaan tentang manajemen anggaran di lingkungan Dinas Perkim.
Menanggapi beredarnya foto Safaruddin dengan Asri Agung, Ketua Umum Badan Pengawas Independen Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, menyatakan bahwa foto tersebut tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, BPI KPNPA RI akan terus mengawal kasus ini hingga para tersangka resmi diungkap dan diadili.
Tubagus juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait perkembangan kasus ini. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Kejaksaan akan menangani kasus ini secara transparan dan objektif, tanpa pengaruh dari pihak manapun. “Kehadiran foto itu tidak akan memengaruhi integritas hukum kita,” ujar Tubagus, Minggu (27/10/2024).
Selain menanggapi foto tersebut, Tubagus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam mengungkap kasus korupsi ini. Ia mengkritik tindakan intimidasi terhadap wartawan sebagai upaya yang tidak pantas dalam negara demokrasi. Menurutnya, keberadaan media sangat penting dalam mengawasi proses hukum, dan tidak boleh ada pihak yang berusaha menghalangi peran tersebut.
Tubagus menyampaikan bahwa BPI KPNPA RI akan terus bekerja sama dengan aparat hukum untuk memastikan bahwa kasus ini diusut tuntas. Ia berharap bahwa upaya ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat luas yang mengharapkan transparansi dalam proses hukum. Banyak pihak yang berharap agar Kejaksaan mampu menindaklanjuti laporan ini dengan baik, dan memberikan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang dirugikan.
Dalam upaya untuk memperkuat pengawasan publik, Tubagus juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa kasus ini adalah ujian penting bagi integritas lembaga hukum di Indonesia.
Dengan adanya sorotan publik yang intens, BPI KPNPA RI berharap kasus ini dapat menjadi momentum bagi lembaga hukum untuk memperlihatkan komitmennya terhadap penegakan hukum yang bersih dan bebas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan.
Laporan wartawan : Mahdalena
