Koba, Asatu Online– Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Marhaendra Yuliansah SE, mengingatkan agar pelaksanaan kampanye debat untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tidak harus dilakukan di hotel berbintang atau tempat mewah lainnya. Menurutnya, yang lebih penting adalah efektivitas acara dan kenyamanan bagi peserta serta pendukung.
“Kampanye metode debat ini tidak mesti dilaksanakan di hotel berbintang,” tegas Marhaendra saat dikonfirmasi oleh awak media, Minggu (27/10/2024). Ia menekankan bahwa pelaksanaan debat publik dapat diadakan di tempat yang lebih sederhana namun tetap representatif, asalkan memadai dari segi fasilitas.
Menurut Marhaendra, aturan yang mengatur penyelenggaraan kampanye debat memberikan fleksibilitas terkait lokasi. Debat dapat dilakukan di studio televisi pemerintah atau televisi swasta, serta tempat lain yang memenuhi kebutuhan ruang untuk tim kampanye masing-masing pasangan calon (Paslon), tamu undangan, panggung debat, dan kru penyelenggara acara.
“Pastinya juga, tempat tersebut harus memenuhi standar pengamanan, mengingat adanya massa pendukung dari masing-masing pasangan calon,” jelasnya. Lokasi yang aman dan memadai sangat penting, mengingat debat publik sering kali menghadirkan antusiasme besar dari masyarakat dan pendukung.
Marhaendra menegaskan, jika suatu daerah memiliki tempat representatif yang tidak harus mewah, maka sesuai aturan, kegiatan debat bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Hal ini juga menghemat anggaran, yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain dalam rangkaian Pilkada.
“Untuk efisiensi, tidak harus di hotel berbintang. Ini bisa jadi penghematan yang signifikan,” tambahnya. Ia berharap KPU Bateng bisa mempertimbangkan aspek efisiensi ini dalam menyelenggarakan acara debat berikutnya, terutama mengingat keterbatasan anggaran di beberapa daerah.
Selain itu, aturan kampanye juga menjelaskan bahwa debat publik dapat disiarkan secara langsung melalui televisi atau radio, sehingga cakupan penonton lebih luas tanpa harus menghadirkan seluruh massa pendukung di lokasi debat. Dengan demikian, acara tetap bisa dinikmati publik, meski tanpa kehadiran fisik.
“Kalau memang untuk efisiensi, kampanye debat cukup dilakukan satu kali. Aturan hanya menyebutkan maksimal tiga kali, jadi bisa disesuaikan dengan anggaran dan koordinasi dengan masing-masing Paslon,” ujarnya. Menurutnya, penting untuk menyeimbangkan kebutuhan kampanye dengan ketersediaan anggaran.
Sebelumnya, Ketua KB-FKPPI Bateng, Andrian Samallo, turut mengkritik pelaksanaan debat di hotel berbintang yang berlokasi di Kecamatan Pangkalanbaru, Bateng, pada Kamis malam (24/10/2024). Menurutnya, banyak kursi undangan kosong yang mencerminkan rendahnya tingkat kehadiran tamu undangan.
Andrian menilai, dengan anggaran yang besar terserap untuk penyewaan hotel berbintang, acara debat yang digelar oleh KPU Bateng tersebut justru tidak maksimal dari segi partisipasi. Kondisi ini dianggapnya sebagai pemborosan yang seharusnya bisa dihindari jika debat dilakukan di lokasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau masyarakat.
“Jika melihat hasil yang kurang maksimal, bukankah lebih efisien jika kampanye debat publik digelar di tempat terbuka, seperti di alun-alun Kota Koba? Selain tempat lebih luas, panggung juga sudah tersedia dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UKM-UKM lokal,” usul Andrian. Menurutnya, lokasi yang lebih luas akan memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk terlibat.
Ia juga menekankan bahwa lokasi yang terbuka tidak hanya akan menghemat anggaran, tetapi juga mendorong masyarakat untuk datang dan terlibat dalam proses demokrasi secara langsung. Andrian menyebutkan, keterlibatan masyarakat ini bisa menghidupkan ekonomi lokal karena adanya potensi pendapatan dari kegiatan pedagang kecil di sekitar lokasi.
Dalam pandangannya, anggaran yang dimiliki KPU Bateng seharusnya digunakan dengan bijak. “KPU Bateng punya anggaran puluhan miliar rupiah. Bahkan untuk pengamanan Pilkada Bateng 2024 juga sudah dianggarkan Rp4,9 miliar, jadi seharusnya masalah efisiensi ini bukanlah hal yang sulit diatasi,” tambahnya.
Menurut Andrian, KPU Bateng perlu lebih transparan dalam merencanakan anggaran dan mempertimbangkan berbagai alternatif lokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Semua kembali pada transparansi dan kebijakan yang bijaksana dari KPU,” tandasnya.
Marhaendra berharap masukan dari berbagai pihak ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPU Bateng. Selain efisiensi, penyelenggaraan debat yang inklusif akan membantu memperkuat partisipasi publik dalam Pilkada Bateng 2024.
Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 di Bateng dapat berjalan dengan baik dan lebih ekonomis, sehingga tidak hanya fokus pada kemegahan acara, tetapi juga kebermanfaatannya bagi masyarakat.
Laporan wartawan : Magdalena
