Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli hukum pertambangan dan lingkungan, Ahmad Redi (Foto : Ist)
Jakarta, Asatu Online– Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Harvey Moeis, Suparta, dan Reza kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli hukum pertambangan dan lingkungan, Ahmad Redi, yang memberikan penjelasan penting terkait skema kerugian negara serta legalitas aktivitas penambangan ilegal yang menyeret ketiga terdakwa.
Ahmad Redi menjelaskan bahwa kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah tidak hanya berasal dari aspek korupsi tata niaga, tetapi juga terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan ilegal.
Perhitungan kerugian tersebut, menurutnya, didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Secara normatif, kerugian lingkungan ini adalah ranah perdata. Namun, pemerintah menggunakan perhitungan ini sebagai instrumen untuk menilai besarnya dampak yang ditimbulkan, sehingga bisa dimasukkan dalam konteks kerugian negara,” jelas Ahmad di hadapan majelis hakim.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa kerugian lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal diukur melalui skema ganti rugi yang diatur dalam Permen LH tersebut. Namun, besarnya dampak dari penambangan liar ini membuat kasus ini lebih kompleks dari sekadar kerugian lingkungan semata.
“Permen LH mengatur mekanisme perhitungan ganti rugi, tapi konteksnya jelas: ini bukan hanya masalah ganti rugi, ini masalah besar yang menyangkut kelestarian lingkungan dan kerugian keuangan negara yang sangat masif,” tegasnya.
Majelis hakim juga menggali lebih dalam terkait kepemilikan timah yang dihasilkan dari aktivitas tambang. Pertanyaan penting diajukan mengenai kapan PT Timah Tbk bisa mengklaim kepemilikan timah—apakah saat masih di dalam tanah, atau setelah royalti dibayar.
Ahmad menjelaskan, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), kepemilikan atas timah baru beralih ke PT Timah setelah pembayaran royalti dilakukan. Sebelum itu, mineral tersebut tetap menjadi milik negara.
Kepemilikan mineral logam, termasuk timah, beralih kepada perusahaan setelah mereka membayar royalti kepada negara. Sebelum itu, mineral masih dianggap sebagai milik negara,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Ahmad menegaskan bahwa perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti tidak memiliki hak legal atas timah yang mereka tambang, sehingga aktivitas penambangan mereka masuk dalam kategori ilegal.
Ahmad juga menjelaskan peran aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus ini. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Minerba, tindak pidana pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi (ilegal mining) merupakan ranah penyidikan oleh kepolisian, yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum.
“Pasal 158 jelas menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin diancam dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Ini jelas ranah hukum pidana, dan penyidikannya berada di tangan kepolisian,” tegas Ahmad.
Sidang ini mengungkap lebih jauh potensi pelanggaran hukum yang melibatkan praktik ilegal mining dan skema korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan tambang dan oknum pejabat. Dengan ancaman hukuman yang berat, para terdakwa menghadapi kemungkinan konsekuensi serius jika terbukti bersalah.
Laporan wartawan : Tama
