Caption : Yuri Kemal (kiri), Yusril Eza Mahendra (tengah), Erzaldi Rosman (kanan). Foto : Istimewa
Belitung, Asatu Online – Calon Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuri Kemal Fadlullah, menegaskan bahwa pasangan Beramal akan memperjuangkan dengan serius Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Sebagai praktisi hukum, Yuri mengidentifikasi persoalan utama yang menghambat realisasi WPR dan IPR di Babel terletak pada tumpang tindih kewenangan serta kebijakan yang belum sinkron.
“Regulasi dan hukum harus berpihak kepada rakyat. Sektor pertambangan, khususnya timah, harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat Babel. Aturan yang menjadi penghalang kepentingan rakyat harus segera diselaraskan,” ujar Yuri, yang berpasangan dengan Erzaldi Rosman di Pilkada Babel, Jumat (19/10/2024).
Menurut Yuri, ketergantungan masyarakat pada sektor pertambangan adalah isu krusial yang harus segera ditangani oleh pemimpin Babel ke depan. Kekosongan regulasi dan ketidakjelasan perizinan yang melibatkan masyarakat, menurutnya, harus menjadi perhatian utama.
“WPR dan IPR ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kami bertekad memperjuangkannya hingga tuntas,” tegas putra Prof. Yusril Ihza Mahendra ini.
Diketahui, Kementerian ESDM telah menetapkan peta WPR di Babel sejak 2023 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023, yang mencakup 123 blok dengan total luas 8.606 hektare di tiga kabupaten. Namun, hingga kini WPR belum bisa dijalankan karena belum diterbitkannya petunjuk teknis IPR oleh Kementerian ESDM.
Yuri menegaskan bahwa sektor pertambangan tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi yang jelas. Ia berkomitmen agar masyarakat yang bekerja di sektor tambang memiliki kepastian hukum, sehingga tidak lagi khawatir terhadap tindakan penegakan hukum yang berlebihan.
“Kami juga sedang menyiapkan skenario ekonomi alternatif untuk masyarakat Babel, agar mereka tetap sejahtera meski timah sudah tak lagi menjadi sumber daya utama,” lanjut Yuri.
“Di satu sisi, kami perlu mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang. Namun di sisi lain, kami ingin memastikan mereka yang bergantung pada tambang bisa bekerja dengan aman dan legal, sesuai regulasi yang pasti, tanpa merasa seperti tamu di tanah sendiri,” imbuhnya.
Yuri menggarisbawahi bahwa penerbitan WPR dan IPR adalah agenda yang tidak bisa ditawar dalam pemerintahan mendatang. “Saya dan Pak Erzaldi sudah berkomitmen untuk hal ini. Jika perlu, kami akan mendatangi langsung Kementerian terkait agar hambatan regulasi bisa segera diatasi,” pungkas Yuri dengan senyum optimis. (A1)
