Ketua SMSI Babel Desak Pemprov dan Pemda Naikkan Anggaran Media

Suherman Saleh Ketua SMSI Babel (Foto : Ist)

Pangkalpinang, Asatu Online– Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bangka Belitung (Babel), Suherman Saleh, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Babel, Pemerintah Kora Pangkalpinang (Pemkot Pangkalpinang), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menaikkan anggaran media di setiap wilayahnya.

Menurut Suherman, anggaran media selama ini selalu diabaikan dan kurang mendapat perhatian yang layak. Padahal, peran media sangat krusial dalam mendukung pencitraan, pembangunan, dan penyebaran informasi di masyarakat.

“Media adalah pilar keempat demokrasi, yang perannya sangat besar dalam membangun opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun sayangnya, anggaran untuk media sering kali dianaktirikan,” ujar Suherman Saleh, yang juga akrab disapa Bang Herman, Minggu (6/10).

Menurutnya, dalam kondisi ini, media tidak hanya diabaikan tetapi juga sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik mereka.

Suherman menilai bahwa peningkatan anggaran media bukan hanya soal mendukung perusahaan media, tetapi juga bagian dari memperkuat ekosistem informasi yang sehat di daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan, bukan sebagai beban anggaran.

“Selama ini, peran media besar dalam membangun citra daerah, tapi justru anggaran untuk media dipangkas atau bahkan tidak diperhatikan,” tegasnya.

Dalam kritikannya, Ketua SMSI Babel juga menyoroti Dewan Provinsi, Dewan Kota, dan Dewan Kabupaten yang sering memangkas anggaran media, sementara mereka justru mengalokasikan dana besar untuk dinas luar anggota dewan.

“Saya melihat ada ketimpangan yang sangat jelas. Anggaran untuk Dinas Luar anggota dewan begitu besar, tetapi untuk media yang bekerja keras memberitakan kegiatan dewan justru minim. Ini adalah ketidakadilan yang perlu segera diubah,” ujar Suherman.

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran yang tidak seimbang ini berpotensi merusak hubungan antara media dan pemerintah daerah.

Menurut Suherman, media akan semakin sulit berperan maksimal jika terus-menerus dihadapkan pada anggaran yang tidak memadai.

“Media adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Jika media tidak difasilitasi dengan baik, maka kualitas informasi juga akan terpengaruh,” lanjutnya.

Suherman juga meminta Dewan yang baru dilantik di Babel untuk segera memikirkan ulang soal penganggaran media, khususnya terkait dana liputan awak media.

Menurutnya, kesejahteraan awak media perlu menjadi perhatian utama agar semangat dan kualitas pemberitaan tetap terjaga.

“Saya berharap para anggota dewan yang baru dilantik bisa melihat ini sebagai prioritas. Dana liputan yang layak akan meningkatkan motivasi awak media dalam meliput berbagai kegiatan, termasuk di lingkungan dewan,” kata Suherman.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara media dan pemerintah. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan awak media dalam setiap kegiatan dinas luar anggota dewan.

“Saya minta kepada setiap Sekretaris Dewan untuk mengikutkan minimal satu wartawan dalam setiap kunjungan atau dinas luar anggota dewan. Ini bukan hanya untuk memastikan transparansi, tetapi juga membantu media dalam memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada publik,” tambahnya.

Langkah ini, lanjut Suherman, akan meningkatkan hubungan antara dewan dan media, sekaligus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih baik terkait kegiatan-kegiatan anggota dewan. Dengan melibatkan media secara langsung dalam dinas luar, laporan yang disajikan kepada publik akan lebih akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Bang Herman menekankan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu,

ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan dewan harus melihat media sebagai bagian integral dari pembangunan, bukan hanya sekadar pelengkap.

“Media adalah mitra strategis yang harus diberi tempat dan dukungan yang layak,” ujarnya menutup.

Laporan wartawan : Tama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *