Suherman Saleh Ketua SMSI Babel (Foto : Ist)
Bangka, Asatu Online — Suherman Saleh, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bangka Belitung, memberikan tanggapan kritis terkait rencana Penjabat (Pj) Bupati Bangka, M Haris AR, yang berencana memekarkan Kabupaten Bangka Utara. Menurutnya, wacana ini lebih berorientasi pada pencitraan politik untuk mencari simpati masyarakat ketimbang solusi nyata bagi wilayah tersebut.
Menurut Suherman, yang akrab disapa Bang Herman, rencana pemekaran ini sekadar upaya penyenang hati masyarakat Kecamatan Belinyu dan sekitarnya.
“Pemekaran ini tidak memiliki landasan yang kuat, apalagi mengingat kondisi keuangan Kabupaten Bangka yang sedang mengalami defisit. Ribuan tenaga honorer bahkan dipotong gajinya hingga satu juta rupiah per bulan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN juga tidak dibayarkan,” jelas Bang Herman, Jumat (05/10/2024).
Bang Herman menegaskan bahwa pemekaran wilayah memerlukan persiapan anggaran yang matang, sedangkan saat ini Kabupaten Bangka sedang dilanda masalah keuangan serius. Tidak hanya gaji honorer yang terpangkas, tunjangan bagi guru swasta, terutama di tingkat SD dan PAUD, juga telah dihentikan.
“Dengan defisit yang ada, bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang pemekaran wilayah? Pemerintah harus realistis,” tambahnya.
Fokus Pemerintah Pusat pada IKN
Bang Herman juga menyoroti bahwa di tingkat nasional, prioritas pemerintah saat ini terfokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang memerlukan anggaran besar.
“Pemerintah pusat saat ini memusatkan perhatian dan dana pada proyek besar IKN. Mengingat kebutuhan triliunan untuk membangun ibu kota baru, tidak mungkin ada anggaran tersisa untuk memekarkan wilayah baru seperti Bangka Utara,” ujarnya dengan skeptis.
Lebih lanjut, Bang Herman menyampaikan bahwa wacana pemekaran ini bukanlah solusi konkret bagi masyarakat Bangka Utara, melainkan langkah yang justru bisa memperparah beban ekonomi rakyat.
“Daripada membuat janji yang sulit direalisasikan, pemerintah daerah seharusnya fokus menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu, terutama soal keuangan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Pemekaran Bangka Utara: Realistis atau Tidak?
Rencana pemekaran Bangka Utara sebenarnya telah lama digaungkan dan sempat dipaparkan dalam rapat di kantor Pj Bupati Bangka pada Kamis (03/10/2024). Haris AR, Pj Bupati Bangka, menyatakan bahwa pemekaran wilayah ini ditargetkan dapat dimulai dengan pembentukan kecamatan dan desa baru di kawasan Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu pada Desember 2024. Pemekaran tersebut, menurut Haris, adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Haris juga menyatakan optimismenya bahwa Bangka Utara akan siap secara administratif jika kran pemekaran daerah otonom oleh pemerintah pusat dibuka pada 2025. Namun, banyak pihak, termasuk Suherman Saleh, meragukan kesiapan tersebut, terutama dalam konteks keuangan yang masih belum memadai.
Rencana ini, menurut mereka, seolah-olah hanya wacana politis yang tidak didukung oleh kesiapan ekonomi yang nyata, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi berbagai janji politik yang muncul menjelang pemilu maupun pergantian kepemimpinan.
Laporan wartawan: Tama