Logo KPU yang dipermasalahkan (Foto : ist)
Bangka, Asatu Online – Advokat senior asal Kabupaten Bangka, Secarpiandy SH, mendesak KPU Kabupaten Bangka agar segera melaporkan dan mengambil tindakan terhadap penggunaan logo KPU yang digunakan untuk mengkampanyekan kolom kosong pada Pilkada serentak 2024.
Logo KPU ini ditemukan tersebar di berbagai baliho dan alat peraga kampanye (APK) di media sosial yang mendukung kolom kosong.
Menurut Secarpiandy, ia melihat secara langsung APK yang mengajak masyarakat memilih kolom kosong pada Pilkada di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam APK tersebut, terlihat dengan jelas logo resmi KPU dan Pemerintah Daerah digunakan, khususnya pada contoh surat suara.
Untuk memastikan kejelasan hukum, Secarpiandy menghubungi Ketua Bawaslu RI, yang menegaskan bahwa penggunaan logo KPU untuk mendukung kolom kosong adalah pelanggaran.
Bawaslu RI merekomendasikan agar KPU Bangka melaporkan hal ini ke Bawaslu setempat agar dapat segera ditindaklanjuti. “Logo lembaga negara tidak boleh dipakai untuk mengajak memilih kolom kosong. Ini menyalahi aturan,” jelas Secarpiandy.
Di sisi lain, Komisioner KPU Bangka, Chori Ichsan, dengan tegas membantah keterlibatan KPU dalam kampanye yang mendukung kolom kosong menggunakan contoh surat suara berlogo KPU.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak salah paham dengan adanya contoh surat suara yang beredar di publik.
“Kami sudah membahas persoalan ini dengan komisioner lain, dan kami juga sudah menyampaikan masalah ini ke Bawaslu Kabupaten Bangka. Alat peraga kampanye atau contoh surat suara berlogo KPU yang digunakan untuk mengajak memilih kolom kosong jelas tidak diperbolehkan,” tegas Chori.
Ia menambahkan bahwa KPU akan mengkaji lebih mendalam kasus ini untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan logo KPU tanpa izin.
“Jika terbukti ada pihak yang menyalahgunakan logo KPU, kami akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Chori.
Di lain pihak, Ketua Bawaslu Bangka, Sugesti, menjelaskan bahwa seharusnya KPU yang memberikan penjelasan kepada publik terkait penggunaan logo tersebut.
“Kami akan menunggu laporan dari KPU sebelum mengambil tindakan lebih lanjut,” ungkap Sugesti.
Dengan demikian, langkah tegas dari KPU dan Bawaslu sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan simbol lembaga negara dalam kampanye yang tidak sesuai aturan. (Ika)
