Dede Adam Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Bangka Selatan (Foto : A1)
Toboali, Asatu Online – Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Bangka Selatan, Dede Adam, melontarkan kritik keras terhadap himbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung yang meminta penundaan sosialisasi program beasiswa internasional dari Rosman Djohan Institute (RDI). Bawaslu menganggap kegiatan ini berpotensi melanggar aturan pemilu di tengah proses Pilkada 2024.
Dede Adam menilai himbauan tersebut tidak berdasar dan menargetkan pihak yang salah. Ia menegaskan bahwa RDI merupakan lembaga independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik atau agenda Pilkada.
“Rosman Djohan Institute adalah lembaga independen berbadan hukum perdata, tanpa afiliasi politik. Semua programnya murni untuk pengembangan sumber daya manusia di Bangka Belitung,” ujarnya, Jumat (20/9).
RDI dan Program Magang Internasional: Fokus pada Peningkatan SDM
Salah satu program unggulan RDI, menurut Dede Adam, adalah pengiriman putra-putri Bangka Belitung untuk magang di luar negeri, yang telah berjalan jauh sebelum tahapan Pilkada dimulai. Program ini, kata Dede, semata-mata bertujuan meningkatkan kualitas SDM tanpa ada agenda politik terselubung.
“Program ini sudah berlangsung lama, sebelum Pilkada dimulai. Tidak ada kaitannya dengan politik. Tujuannya hanya meningkatkan SDM lokal,” tegas Dede Adam.
Ia juga menjelaskan bahwa sosialisasi kepada para kepala desa (kades) tidak ada hubungannya dengan politik, melainkan hanya untuk memastikan masyarakat tahu tentang program beasiswa ini.
Kritik Tajam Terhadap Himbauan Bawaslu
Bawaslu Bangka Belitung sebelumnya meminta agar sosialisasi pada 19 September 2024 ditunda, dengan dalih potensi pelanggaran pemilu. Namun, Dede Adam menilai tindakan Bawaslu ini tidak logis, mengingat RDI adalah lembaga independen yang tidak terkait politik.
“Kami tidak melihat ada alasan yang masuk akal untuk mengaitkan program beasiswa ini dengan Pilkada. Seharusnya, Bawaslu lebih fokus pada hal-hal yang memang berpotensi melanggar aturan pemilu, bukan menargetkan program sosial yang jelas bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dede Adam tegas.
Dede juga menekankan bahwa tidak ada paksaan bagi para kades untuk hadir dalam sosialisasi ini. “Kehadiran kades bersifat sukarela. Acara ini murni untuk memberi informasi tentang beasiswa yang bisa dimanfaatkan masyarakat desa,” tambahnya.
Penundaan yang Tidak Beralasan
Dede Adam dengan tegas membantah kekhawatiran Bawaslu bahwa kegiatan ini akan mengganggu tahapan Pilkada. Menurutnya, belum ada calon gubernur atau wakil gubernur yang ditetapkan KPU, sehingga dasar kekhawatiran Bawaslu tidak jelas.
“Belum ada calon yang ditetapkan. Apa yang dikhawatirkan Bawaslu? Program ini sudah berjalan jauh sebelum tahapan Pilkada dan tidak ada unsur politik,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan serupa pernah diadakan saat Pilpres 2019 tanpa mendapat teguran dari Bawaslu.
“Mengapa sekarang Bawaslu mempermasalahkan program yang sama sekali tidak berhubungan dengan Pilkada?” tanyanya.
Fokus Bawaslu Seharusnya pada Pelanggaran Nyata
Dede Adam mendesak Bawaslu agar fokus pada pelanggaran pemilu yang nyata dan berhenti mengganggu program sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jika Bawaslu memang khawatir, menurut Dede, cukup menghimbau kades, bukan menghentikan acara yang jelas positif.
“Bawaslu seharusnya lebih sibuk mengawasi potensi pelanggaran nyata, bukan menghalangi program sosial yang justru memberi manfaat besar. Mereka harus mengarahkan himbauan kepada kades, bukan penyelenggara acara,” terangnya.
Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Bangka Selatan menegaskan bahwa program beasiswa RDI akan tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik lokal, selama tidak ada pelanggaran hukum yang jelas. (A1)
