Caption : BKD Kabupaten Bangka (Foto : Ist)
Bangka, Asatu Online – Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka, Novita, mengungkapkan bahwa Kepala BKD Kabupaten Bangka, R. Tati Raeningsih, SH, tidak sepenuhnya memahami data tenaga honorer di wilayah tersebut. Hal ini, menurut Novita, disebabkan oleh fakta bahwa Tati baru menjabat di BKD setelah pendataan tenaga honorer selesai dilakukan pada tahun 2022.
Novita menyoroti kesalahan data terkait jumlah tenaga honorer yang tidak terdata. Ia menjelaskan bahwa jumlah yang sebenarnya sekitar 700, bukan 979 seperti yang diberitakan sebelumnya. Kesalahan ini terjadi karena adanya perekrutan tenaga honorer setelah tahun 2021, yang tidak masuk dalam database, serta tenaga honorer yang dibiayai oleh BLUD, yang tidak memenuhi kriteria untuk tercatat.
Sekretaris BKD Kabupaten Bangka, Novita, dan Kepala BKD Kabupaten Bangka, R. Tati Raeningsih, menjadi pusat perhatian dalam polemik data honorer ini. Selain itu, BPPKAD Kabupaten Bangka juga terlibat dalam proses rekonsiliasi data yang tengah berlangsung.
Masalah ini mencuat pada Senin malam (2/9/2024), saat Novita memberikan klarifikasi mengenai kesalahan data honorer yang tidak terdata di Kabupaten Bangka, khususnya di database Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Novita menjelaskan bahwa ketidakpahaman Kepala BKD terhadap data honorer disebabkan oleh ketidakhadirannya pada saat pendataan berlangsung. Selain itu, adanya perekrutan baru serta kriteria pendanaan BLUD juga berkontribusi pada ketidakakuratan data yang ada.
Novita menegaskan bahwa data valid baru akan dirilis setelah proses rekonsiliasi dengan SP2D gaji non-ASN di BPPKAD Kabupaten Bangka selesai, dan rilis tersebut akan ditandatangani oleh Pj Bupati. Hingga berita ini ditayangkan, Kepala BKD Kabupaten Bangka, R. Tati Raeningsih, belum memberikan tanggapan resmi atas masalah ini.
Ketidakjelasan data ini menimbulkan keresahan di kalangan ratusan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN, terutama menjelang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. (A1)
