Ketum BPI KPNPA RI Rahmad Sukendar, SH
Jakarta, Asatu Online – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, melalui pengiriman utusan mendapat sorotan tajam. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mengkritik keras langkah KPK tersebut, yang dinilainya sebagai bentuk perlakuan istimewa.
Kang Tebe Sukendar menyatakan bahwa pengiriman utusan oleh KPK untuk menemui Kaesang terkesan tidak wajar. Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya langsung mengundang Kaesang ke gedung KPK, seperti yang biasa dilakukan terhadap pejabat negara lainnya.
“Sepanjang sejarah penegakan hukum, baru kali ini KPK secara terbuka mengirim utusan untuk klarifikasi. Ini terkesan istimewa dan aneh. Padahal, mengundang langsung ke gedung KPK bukanlah hal yang luar biasa—banyak menteri dan pejabat negara lain yang diundang terkait LHKPN,” tegas Tebe Sukendar dalam keterangannya kepada media, Jumat (30/8/2024).
Tebe Sukendar juga menyoroti bahwa praktik pengiriman utusan oleh KPK untuk klarifikasi memang terjadi, namun biasanya tidak dipublikasikan. Langkah KPK kali ini dianggapnya melambat, terutama dalam merespon laporan yang sudah ramai di publik.
“Kita perlu mengapresiasi niat KPK untuk melakukan klarifikasi, meski caranya kurang tepat. Lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali,” ujar Tebe Sukendar.
Kendati demikian, Tebe Sukendar menilai langkah ini tidak terlalu esensial, namun tetap harus diapresiasi sebagai tanda keseriusan KPK dalam menindaklanjuti kasus yang tengah menjadi sorotan publik.
“Yang terpenting, KPK telah menunjukkan itikad untuk mengklarifikasi. Itu yang perlu kita dukung, meski langkah ini masih meninggalkan tanda tanya,” tutup Kang Tebe Sukendar. (Yni)
