Caption : Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar, Drs. Marlis, MM (kiri) dan Sekretaris (kanan)
Padang, Asatu Online— Setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) BPI KPNPA RI Sumatera Barat segera bertindak. Mereka menggelar rapat intensif untuk mempersiapkan pelantikan dan membahas laporan dugaan korupsi yang diterima dari masyarakat.
Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar, Drs. Marlis, MM, akan melaporkan dua kasus utama yang telah menjadi fokus. Pertama, dugaan korupsi yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023 terkait Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Layanan Pimpinan Daerah pada Badan Penghubung Pemprov Sumbar.
“Kedua, dugaan penyimpangan dalam Pembangunan Akses Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, dengan PT Wijaya Karya sebagai pelaksana dan PT Surya Marzq Konsultindo sebagai pengawas,” kata Marlis, didampingi oleh Sekretaris DPW, Yul Akyari Sastra, SH, MH, Rabu (21/8/2024).
Dalam kasus pertama, LHP BPK RI 2023 menunjukkan indikasi penyimpangan yang dapat merugikan negara sebesar Rp1.064.920.180,18.
“Kami telah mengirim surat kepada Ketua DPRD, Sekda, Inspektorat, dan Badan Penghubung Pemprov Sumbar di Jakarta untuk meminta klarifikasi atas temuan ini,” jelas Marlis.
Yul Akyari menambahkan bahwa BPI KPNPA RI Sumbar berkomitmen mengawasi tindak lanjut Pemprov Sumbar terkait temuan LHP BPK RI.
“Kami menduga adanya kolusi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemda. Jika kerugian negara sudah dikembalikan, itu menunjukkan itikad baik, namun tidak menghapus konsekuensi hukum bagi pelaku. Jika temuan ini tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat, kami akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum,” tegas Yul.
Untuk kasus kedua, terkait Pembangunan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, BPI KPNPA RI Sumbar menemukan beberapa indikasi penyimpangan, seperti penggunaan material timbunan dari bekas galian setempat, dan penggunaan batu galian untuk pemasangan mortar yang dilakukan secara asal-asalan.
“Pekerjaan mortar di beberapa titik terlihat tidak maksimal. Selain itu, pada rute STA 26+150 hingga STA 26+300, kontraktor langsung menggunakan timbunan Base tanpa lapisan Sirtu sebelumnya,” papar Marlis.
Temuan lainnya termasuk penggunaan material bronjong dari bekas blasting di Kelok S dan pengadaan aspal melalui AMP PT Statika Mitra Sarana di Gunung Tuleh. (**)
