Erzaldi Rosman bakal calon gubernur Babel (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Aksi protes yang digelar oleh sekelompok orang di depan Kejaksaan Agung pada 19 Agustus 2024, menuntut pengusutan kembali kasus korupsi tata niaga timah dan perizinan lahan 1.500 hektare yang diduga melibatkan mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Aksi ini tampaknya bukan sekadar wujud kepedulian masyarakat, melainkan mungkin mengandung muatan politik tertentu.
Motif Politik di Balik Aksi
Dalam politik Indonesia, aksi massa sering digunakan sebagai alat untuk menekan lembaga penegak hukum agar bertindak sesuai dengan agenda tersembunyi. Tuduhan yang diarahkan kepada Erzaldi Rosman, yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur, berpotensi menjadi bagian dari strategi lawan politiknya untuk merusak reputasi dan kredibilitasnya.
Gerakan massa seperti ini jarang sekali terjadi tanpa adanya aktor politik di balik layar yang berupaya mengarahkan opini publik dan mempengaruhi proses hukum. Tuntutan agar Kejaksaan Agung segera menetapkan Erzaldi sebagai tersangka bisa jadi didorong oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau politik untuk menjatuhkannya, meski proses hukum yang sah masih berlangsung.
Pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah
Asas praduga tak bersalah adalah fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia dan harus ditegakkan tanpa kompromi. Asas ini menjamin bahwa setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Upaya mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menindak Erzaldi Rosman tanpa bukti yang cukup dan tanpa proses hukum yang tuntas adalah pelanggaran serius terhadap prinsip ini. Tindakan semacam itu tidak hanya mengancam integritas proses hukum, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya di mana hukum bisa dipermainkan oleh kepentingan politik.
Kompleksitas Kasus Timah dan Lahan PT Narina Keisya Imani (NKI)
Kasus korupsi yang dituduhkan, termasuk tata niaga timah dan perizinan lahan seluas 1.500 hektare, memerlukan penyelidikan mendalam yang didasarkan pada fakta dan hukum, bukan pada desakan massa atau tekanan politik. Tuduhan terhadap Erzaldi Rosman dalam kasus yang melibatkan PT Narina Keisya Imani (NKI) masih dalam tahap penyidikan, dan hingga kini belum ada bukti kuat yang bisa menetapkan dirinya sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi Babel harus diberikan kebebasan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penyidikan dengan independen, tanpa intervensi dari pihak luar.
Keadilan yang Terkungkung?
Aksi protes di Jakarta harus dilihat dengan kacamata kritis, karena mungkin mengandung agenda tersembunyi yang lebih besar dari sekadar upaya menegakkan keadilan. Tekanan publik yang diarahkan untuk mempengaruhi proses hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan berpotensi merusak integritas sistem peradilan.
Dalam negara hukum, keadilan tidak boleh diatur oleh opini publik atau desakan dari pihak berkepentingan, tetapi harus ditegakkan berdasarkan bukti yang sah dan proses hukum yang adil. Praduga tak bersalah adalah hak fundamental yang harus dihormati oleh semua pihak, dan setiap intervensi yang berupaya menggoyahkan prinsip ini harus ditolak dengan tegas.
Penulis: K. Revandi Antoni (Wartawan KBO)*
