Foto : Fachrizal, SH, M.Kn Sekretaris Umum KAHMI Babel
Oleh: Fachrizal, SH., M.Kn.
Sekretaris Umum KAHMI Babel*
Bangka, Asatu Online – Teori Efek Cobra, yang pertama kali dicetuskan oleh ekonom Horst Siebert, menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan yang awalnya bertujuan baik justru menghasilkan dampak yang bertolak belakang. Teori ini sangat relevan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2024, khususnya Pasal 103 ayat 4 huruf (e), yang menjadi polemik dengan ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja. Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa penyediaan alat kontrasepsi bukanlah untuk anak sekolah, melainkan untuk remaja yang mengalami pernikahan dini.
PP 28/2024 ini diundangkan pada 26 Juli 2024 di Jakarta, dan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur 1.172 pasal. Meski niat awal lahirnya PP ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, kontroversi muncul ketika pemerintah mengatur penyediaan alat kontrasepsi dalam upaya kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja.
Pasal 103 menyatakan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja mencakup pemberian komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Pasal 103 ayat 4 kemudian merinci layanan ini, yang mencakup deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.
Meskipun penjelasan pasal ini dinyatakan sudah cukup jelas dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut, kenyataannya, kebijakan ini justru bisa disalahartikan. Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah dapat dianggap sebagai legalisasi praktik pergaulan bebas, yang justru bertentangan dengan tujuan awal pemerintah.
Jika pasal ini tidak direvisi, maka penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja melalui peraturan teknis kementerian kesehatan hanya akan memperparah masalah. Alat kontrasepsi, yang pada dasarnya berfungsi untuk mencegah atau menunda kehamilan, ketika diberikan kepada remaja, dapat mendorong perilaku seksual di luar pernikahan. Efek negatif dari kebijakan ini bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.
Keberadaan Pasal 103 ayat 4 huruf (e) justru memberikan fasilitas kepada anak usia sekolah dan remaja untuk melakukan hubungan seksual bebas dengan merasa “aman” karena adanya alat kontrasepsi. Jika tujuan pemerintah adalah edukasi dan kesehatan reproduksi remaja, masih banyak cara lain yang lebih efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Tanpa kebijakan penyediaan alat kontrasepsi pun, data BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 60% remaja usia 16-17 tahun sudah melakukan hubungan seksual, sementara pada usia 14-15 tahun angka ini mencapai 20%, dan pada usia 19-20 tahun mencapai 20% (ditsmp.kemendikbud.go.id). Apalagi jika alat kontrasepsi disediakan secara bebas.
Agar masyarakat tidak menjadi korban dari “Efek Cobra” ini, revisi Pasal 103 ayat 4 huruf (e) dengan menghapus klausul penyediaan alat kontrasepsi adalah sebuah keharusan. (*)
