Konferensi Pers di Kejari Bantaeng pada Kamis, 18 Juli 2024 (Foto : BPI KPNPA RI)
Makasar, Asatu Online – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng mendapat apresiasi dari BPI KPNPA RI atas kinerja cepat dan tegasnya dalam mengungkap kasus korupsi tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga DPRD Bantaeng. Kasus yang melibatkan anggaran sebesar 4,9 miliar rupiah ini, telah menjerat Ketua, dua Wakil Ketua DPRD Bantaeng, serta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bantaeng.
Amiruddin, Koordinator Wilayah (Korwil) BPI KPNPA RI Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa dalam waktu dekat, BPI KPNPA RI akan memberikan plakat dan piagam penghargaan kepada Kejari Bantaeng sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam memberantas korupsi di wilayah tersebut. “Kami sangat menghargai langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Kejari Bantaeng dalam mengungkap kasus korupsi ini,” ujar Amiruddin dalam wawancara dengan awak media, Sabtu (20/7/2024).
Penghargaan BPI Award akan diberikan kepada Kejari Bantaeng sebagai bentuk dukungan dari elemen masyarakat atas kinerja dan gerak cepat Pidsus Kejari Bantaeng yang berhasil menetapkan Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Bantaeng sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sekwan DPRD Bantaeng juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Keempat tersangka, yang terdiri dari tiga pimpinan DPRD Bantaeng dan Sekwan DPRD Bantaeng, langsung ditahan di Rutan Kelas II B Bantaeng selama 20 hari ke depan. Mereka diduga menerima uang sebesar 4,9 miliar rupiah terkait tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD Bantaeng masa jabatan 2019-2024.
Kajari Bantaeng, Satria Abdi, menyatakan bahwa keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Penahanan keempat tersangka dilakukan karena dikhawatirkan mereka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Langkah ini juga bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara penyidikan untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Piagam penghargaan BPI Award yang akan diberikan BPI KPNPA RI Sulawesi Selatan kepada Kejari Bantaeng diharapkan dapat memotivasi kinerja Kejaksaan untuk terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di wilayah tersebut. “Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Kejari Bantaeng untuk terus melakukan yang terbaik dalam memberantas korupsi,” tambah Amiruddin.
Amiruddin juga berharap agar kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat dapat terus berjalan dan bersinergi dengan baik. “Kerja sama yang kuat antara semua elemen masyarakat dan lembaga penegak hukum adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi,” tutupnya. (Yaanie)
