Kepala BPN Kota Depok Minta Warga Waspada Terhadap Sertifikat Palsu

  • Bagikan

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan (Foto : ist)

Depok, Asatu Online – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus kejahatan di bidang pertanahan. Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, mengungkapkan adanya modus kejahatan berupa cesie palsu dan sertifikat palsu.

“Potensi kejahatan (mafia tanah) beragam. Mayoritas permintaan mereka adalah mengganti sertifikat lama dengan yang baru dengan alasan hilang, membeli tanah hasil lelang, hingga pemalsuan sertifikat,” ungkap Indra Gunawan kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Indra Gunawan menambahkan, jika tidak hati-hati, akan muncul sengketa di pengadilan karena klaim dari mafia tanah yang menggunakan sertifikat palsu dan menguasai fisik tanah kosong dengan preman.

Permasalahan ini sering muncul akibat pemilik tanah tidak memanfaatkan atau menjaga tanahnya. Misalnya, tanah pertanian yang tidak digunakan untuk berkebun atau tanah pekarangan yang masih kosong.

“BPN Kota Depok menyadari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap tanahnya, yaitu menguasai secara fisik, menggunakan, memanfaatkan, dan menjaga batas, guna meminimalisir kejahatan di bidang pertanahan,” terang Indra.

BPN Kota Depok meminta pihak notaris dan PPAT, pemerintah kecamatan, serta kelurahan untuk lebih waspada terhadap gelagat mafia tanah.

Modus Operandi Mafia Tanah

Indra Gunawan menjelaskan berbagai modus operandi mafia tanah yang licik dan sering melibatkan oknum aparat:

1. Memanfaatkan Celah Kekosongan dan Kelemahan Legalitas:
– Mencari tanah kosong yang tidak diurus dan membuat sertifikat palsu.
– Memanfaatkan tanah warisan yang belum diurus ahli waris dengan memalsukan dokumen.
– Menggugat sertifikat yang rusak atau cacat hukum dengan bukti palsu.

2. Pemalsuan Dokumen dan Bukti Kepemilikan:
– Membuat sertifikat palsu menggunakan data dan tanda tangan pejabat BPN asli.
– Memalsukan dokumen seperti surat jual beli, akta waris, atau keterangan saksi.
– Menyuntikkan klausul atau data palsu dalam dokumen asli.

3. Kolusi dengan Oknum Aparat:
– Menyuap atau membayar oknum pegawai Kantor Pertanahan untuk mempermudah proses penerbitan sertifikat.
– Bersekongkol dengan oknum aparat penegak hukum untuk menggusur paksa pemilik tanah sah.
– Memanfaatkan relasi dengan pejabat desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan palsu.

4. Rekayasa Perkara di Pengadilan:
– Mengajukan gugatan di pengadilan dengan saksi dan bukti palsu.
– Menyuap hakim atau panitera untuk memanipulasi persidangan.
– Mengintimidasi saksi dan korban agar mencabut kesaksian mereka.

5. Penipuan dan Kekerasan:
– Menipu pemilik tanah dengan menawarkan harga beli tinggi dan menelantarkan pembayaran setelah sertifikat dialihkan.
– Mengintimidasi pemilik tanah agar menyerahkan tanah dengan harga murah.

Bersama Masyarakat Berantas Mafia Tanah

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Galang Rambu Sukmara, menambahkan bahwa modus operandi mafia tanah tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada iklim investasi dan menghambat pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberantasan yang tegas dan berkelanjutan dari aparat penegak hukum, serta langkah pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Galang.

BPN Kota Depok memberikan beberapa langkah untuk melindungi diri dari mafia tanah:
1. Pastikan dokumen kepemilikan tanah Anda lengkap dan sah.
2. Jaga kerahasiaan data pribadi dan informasi terkait tanah.
3. Laporkan indikasi kejanggalan atau potensi penipuan kepada pihak berwenang.
4. Lakukan kroscek informasi dan legalitas tanah sebelum melakukan transaksi jual beli.

“Kami BPN Kota Depok mengajak masyarakat untuk berani melawan mafia tanah dan melindungi hak milik atas tanah demi masa depan yang lebih adil dan aman,” pungkas Galang.

Pesan Menteri ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta Kantor Pertanahan Kota Depok untuk terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok guna memberantas mafia tanah.

“Pak Kapolres dan jajarannya tolong BPN Kota Depok dibantu. Kita gebuk saja kalau ada mafia tanah,” tegas AHY saat menyaksikan langsung pengukuran tanah milik warga Depok di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok. (Adi)

Loading

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *