Tersangka Dedy Yulianto mantan wakil DPRD di Provinsi Babel (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung untuk segera menangkap Dedy Yulianto, yang telah menyandang status tersangka korupsi bertahun-tahun tanpa ada kejelasan.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menyatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Dedy Yulianto telah bergulir cukup lama, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari Kejati Babel. “Kami mendesak Kejati Babel untuk segera bertindak. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegas Sukendar.
Dedy Yulianto, seorang wakil ketua di DPRD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 – 2021, diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Kasus ini mencuat setelah BPK RI menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang mengindikasikan adanya praktik korupsi.
Sukendar menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh Kejati Babel. “Transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” ujarnya.
BPI KPNPA RI berharap Kejati Babel segera mengambil tindakan tegas terhadap Dedy Yulianto. Sukendar menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah wujud komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami akan terus mengawal kasus ini dan memastikan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini,” terang Sukendar.
Hingga berita ini diturunkan, Kejati Babel belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan BPI KPNPA RI. Namun, masyarakat berharap Kejati Babel segera merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menuntaskan kasus ini.
Dengan meningkatnya desakan dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini segera dituntaskan, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor akan menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi. (Anshory)
